Perlindungan Jemaah Haji Khusus Sumut Diperkuat Melalui Program JKN

MEDAN (patimpus.com) - Pemerintah memandang penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus sebagai mitra strategis dalam  ekosistem layanan haji. Peran tersebut penting, terutama dalam memastikan jemaah memperoleh edukasi kesehatan, kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kenyamanan jemaah. 

Hal tersebut disampaikan,  serta  pendampingan layanan yang mendukung keselamatan dan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito pada kegiatan, Supervisi Implementasi Program JKN Dalam Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 2026, pada Kamis (07/05/2026) di Medan. 

Warsito menjelaskan, pemerintah melalui Kemenko PMK terus memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. 

Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada perlindungan serta kualitas pelayanan jemaah.

“Perlindungan terhadap jemaah haji terus diperkuat melalui integrasi sistem jaminan sosial, termasuk optimalisasi peran BPJS Kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan layanan kesehatan bagi jemaah sejak tahap persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air. Kedepannya, kami juga berharap perlindungan JKN berlaku bagi Jemaah Umrah,” kata Warsito.

Deputi Direksi  Bidang Perluasan dan Kepatuhan  Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata menyampaikan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya persoalan perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut kesiapan kesehatan jemaah secara  menyeluruh.

Dalam konteks ini, Program JKN memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi jemaah, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kembali ke tanah  air.

“Saat ini dari total nasional lebih kurang 17 ribu jemaah haji di tahun 2026, sebanyak 90,75 persen jemaah haji khusus merupakan Peserta JKN aktif. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, dari sekitar 105 Jemaah, sebanyak 98  jiwa atau 93,3 persen telah terlindungi JKN aktif,” jelas Mangisi. 

Lebih lanjut, Mangisi menyampaikan bahwa data pemanfaatan layanan kesehatan menunjukkan kebutuhan pelayanan kesehatan jemaah tetap tinggi, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan, dengan total pembiayaan yang signifikan. 

Hal ini menegaskan bahwa Program JKN bukan sekadar program pendukung, tetapi merupakan instrumen utama dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan jemaah haji. 

“BPJS Kesehatan meyakini bahwa dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan setiap jemaah haji Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” kata Mangisi. 

Sementara itu, Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Syarif mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umrah telah menetapkan syarat kepesertaan Program JKN aktif dalam pelunasan biaya haji khusus melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. 

Hal ini diharapkan dapat membantu jemaah dalam mendapatkan jaminan kesehatan selama pelaksaaan haji di dalam negeri, khususnya saat akan berangkat ke tanah suci dan ketika kembali ke tanah air.

“Kewajiban kepesertaan aktif JKN dalam proses pelunasan haji merupakan bentuk implementasi amanat regulasi nasional terkait jaminan kesehatan. Sinkronisasi data antar sistem menjadi isu penting sehingga diperlukan koordinasi aktif dengan travel dan BPJS Kesehatan untuk memastikan validitas data Jemaah,” jelas Syarif.

Pada kesempatan yang sama, Direktur I PT Siar Tour, Alamria Asmardi sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menilai bahwa keterlibatan BPJS Kesehatan sangat penting dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan. Pihaknya berharap terdapat mekanisme pengecekan status kepesertaan yang lebih dini sehingga potensi kendala administratif dapat diantisipasi sebelum masa keberangkatan.

“Disini kami ingin menyampaikan juga aspirasi masyarakat terkait kemungkinan perluasan perlindungan Program JKN, termasuk pada penyelenggaraan umrah yang frekuensi keberangkatannya jauh lebih tinggi dibanding haji,” ujar Alamria. (rel/don)

BPJS Kesehatan Pastikan Kesiapan Perlindungan Jemaah Haji di Sumut

MEDAN (patimpus.com) - Perlindungan terhadap jemaah asal Indonesia yang akan melaksanakan terus diperkuat  melalui integrasi sistem jaminan sosial, termasuk optimalisasi peran BPJS Kesehatan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito pada kegiatan Supervisi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Penyelenggaraan Haji Reguler Tahun 2026 di Medan, Kamis (07/05/2026). 

Menurut Warsito, optimalisasi peranan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan layanan kesehatan bagi jemaah sejak tahap persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air. 

“Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko PMK) terus memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga  dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian  dari prioritas pembangunan nasional. Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada perlindungan serta kualitas pelayanan jemaah,” kata Warsito.

Lebih lanjut, Warsito menyampaikan bahwa pemerintah mendorong perubahan perspektif dalam proses pemberangkatan calon jemaah haji dengan menempatkan aspek kesehatan.

“Sebagai tahapan utama sebelum pelunasan biaya haji. Istithaah Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap calon jemaah memiliki kesiapan kesehatan, kemampuan fisik, mental, dan finansial sehingga dapat menjalankan ibadah haji secara aman dan optimal,”  jelas Warsito. 

Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan  Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata menyampaikan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada  Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas dukungan dan sinerginya selama ini dalam upaya optimalisasi Program JKN dalam penyelenggaraan Haji. 

“Program JKN tidak hanya menjamin pelayanan kesehatan jemaah, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, melalui pemanfaatan layanan kesehatan berjenjang dan dukungan data riwayat kesehatan, kita dapat memastikan bahwa jemaah memiliki kesiapan kesehatan yang optimal dalam menjalankan ibadah di tanah suci,” terang Mangisi. 

Mangisi melanjutkan, dari total lebih kurang 202 ribu jemaah haji secara nasional di tahun 2026, sebanyak 77,91 persen jemaah haji reguler merupakan peserta aktif Program JKN. Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 5.094 jiwa atau 84,7 persen dari total sekitar enam ribu Jemaah Haji Reguler telah terlindungi Program JKN aktif. 

“Jemaah yang belum terlindungi JKN aktif perlu menjadi perhatian kita bersama, karena jemaah yang belum aktif JKN berpotensi tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan pada masa krusial, yaitu menjelang keberangkatan dan pasca kepulangan,” ujar Mangisi. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus menerangkan bahwa implementasi Program JKN dalam penyelenggaraan haji di wilayah Provinsi Sumatera Utara sudah baik dalam hal penjaminan jemaah saat di embarkasi keberangkatan.  

“Upaya yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu syarat pelunasan biaya haji sehingga jauh hari sebelum jadwal pelunasan, calon Jemaah haji telah memastikan keaktifan JKN-nya,” kata Zulkifli. (rel/don)

Nyaris Seribu Kantong Darah Terkumpul, Solidaritas Karyawan PTPN IV PalmCo Mengalir ke Berbagai Daerah

JAKARTA (patimpus.com) - Kesadaran akan pentingnya ketersediaan darah bagi layanan kesehatan mendorong PTPN IV PalmCo terus menggencarkan aksi donor darah di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Sepanjang 2026, perusahaan perkebunan tersebut berhasil menghimpun 883 kantong darah melalui rangkaian kegiatan donor darah yang digelar di sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Banten, hingga Sulawesi.

Program donor darah itu dilaksanakan bekerja sama dengan sejumlah unit Palang Merah Indonesia (PMI) dan fasilitas kesehatan daerah. Sejumlah cabang PMI yang terlibat antara lain PMI Kota Sukabumi, PMI Kota Bandar Lampung, PMI Kota Palembang, PMI Kota Medan, PMI Kabupaten Deli Serdang, hingga PMI Kota Tebing Tinggi.

Puncak kegiatan donor darah digelar di Kantor Pusat PTPN IV PalmCo, Jakarta, Kamis (7/5/2026) lalu. Sejak pagi, ratusan karyawan tampak memadati area registrasi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan donor darah telah menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang sehat sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan di lingkungan perusahaan.

“Donor darah bukan sekadar kegiatan rutin. Ada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan yang ingin terus dibangun. Kesehatan menjadi aset penting, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” ucap Ugun dalam sambutannya.

Ia juga menyinggung sejarah perkembangan transfusi darah yang menurutnya menjadi pengingat penting tentang peran ilmu pengetahuan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Penemuan sistem golongan darah ABO oleh ilmuwan Austria, Karl Landsteiner, disebutnya membuka jalan bagi transfusi darah yang aman hingga saat ini.

“Melalui donor darah, kita bisa saling membantu dengan cara yang sederhana, tetapi berdampak besar,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam kegiatan tersebut. Dari sekitar 215 pendaftar, sebanyak 175 orang dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan berhasil mendonorkan darah.

Perwakilan PMI Kota Sukabumi, Khairil Nafis, mengapresiasi konsistensi perusahaan dalam mendukung pemenuhan stok darah di daerah.

“Pasokan darah sangat penting untuk menjaga kebutuhan rumah sakit dan pasien. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala,” ujarnya.

Di tengah padatnya aktivitas operasional perusahaan, sejumlah karyawan mengaku tetap antusias mengikuti donor darah. Arlan, salah satu peserta, menilai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan kerja.

Hal senada disampaikan Teddy Bakyard yang mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Sementara itu, karyawan lainnya, Andrifan, berharap darah yang didonorkannya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Walaupun hanya satu kantong, mudah-mudahan bisa sangat berarti bagi orang lain,” katanya.

Bagi Anastasya Indriani, donor darah bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga simbol harapan bagi sesama. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda rutin perusahaan.

Melalui rangkaian donor darah yang digelar di berbagai daerah, PTPN IV PalmCo tidak hanya berupaya memperkuat budaya sehat di lingkungan kerja, tetapi juga berkontribusi menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat. Di tengah kebutuhan darah yang kerap meningkat, keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi salah satu penopang penting bagi keberlangsungan layanan kesehatan. (rel/don)

‎Tinjau Embarkasi Medan, Wamenhaj RI Apresiasi Kesiapan Sumut Tangani Jemaah Transit dan Technical Landing

‎MEDAN (patimpus.com) -  Wakil Menteri  Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia (RI), Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau langsung pelayanan jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jumat (8/5/2026). 

‎

‎Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj menegaskan pentingnya kesiapan Sumatera Utara sebagai daerah strategis penyangga operasional haji nasional, khususnya dalam menangani jemaah transit dan pesawat yang mengalami technical landing.

‎

‎Kunjungan itu turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Dr. Zulkifli Sitorus, Plt Kepala Asrama Haji Medan Akmalsyah, Kabid Bina Haji dan Umrah Dr. Torang Rambe, serta Kasubbag TU Asrama Haji Medan.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Dahnil menyapa dan berdialog langsung dengan sejumlah jemaah, termasuk jemaah asal Kalimantan yang mengalami demensia sehingga tertunda keberangkatannya akibat technical landing. Wamenhaj juga menyempatkan diri berbincang dengan keluarga jemaah dan memastikan kondisi jemaah mendapat perhatian petugas.

‎

‎Selain itu, Dahnil turut menemui jemaah asal Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sempat gagal berangkat akibat kadar hemoglobin (Hb) rendah. Kepada jemaah yang sedang menjalani pemulihan kesehatan, ia meminta agar tidak memaksakan diri sebelum benar-benar dinyatakan fit untuk berangkat ke Tanah Suci.

‎

‎“Yang penting sehat. Jangan dipaksakan. Kalau sudah benar-benar fit, insyaallah nanti berangkat dengan lancar,” ujarnya memberi semangat kepada jemaah.

‎

‎Selain meninjau kondisi jemaah, Wamenhaj juga melihat langsung stan perbaikan tas paspor milik koperasi Asrama Haji Medan. Layanan tersebut membantu memperbaiki tas jemaah yang rusak dengan biaya terjangkau dan tergantung tingkat kerusakan.

‎

‎Menurut Dahnil, inovasi sederhana tersebut merupakan bentuk pelayanan responsif yang patut dikembangkan di embarkasi lain.

‎

‎“Ini bagus dan bisa menjadi contoh bagi asrama haji lain,” katanya.

‎

‎Dalam arahannya kepada jemaah, Wamenhaj juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah haji serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

‎

‎“Bapak dan Ibu, jaga kesehatan dan kurangi berbelanja, terutama untuk hal-hal yang tidak penting,” pesannya.

‎

‎Saat diwawancarai Humas Kanwil Kemenhaj Sumut, Dahnil menjelaskan bahwa Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam operasional haji tahun ini karena menjadi titik transit sekaligus lokasi mitigasi apabila terjadi kendala penerbangan maupun kondisi kesehatan jemaah.

‎

‎“Sumut ini menjadi buffer zone. Artinya, Sumatera Utara harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan terhadap jemaah yang terpaksa tidak bisa berangkat karena sakit maupun akibat technical landing pesawat,” jelasnya.

‎

‎Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kesiapan pelayanan tambahan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga koordinasi cepat dengan maskapai dan pihak syarikah.

‎

‎“Beberapa hari lalu ada pesawat yang harus landing di sini dan dilakukan pergantian pesawat. Maka pelayanan harus cepat, termasuk hotel, konsumsi, dan kebutuhan jemaah lainnya,” ujarnya.

‎

‎Dahnil menyebut secara umum pelayanan di Embarkasi Medan berjalan baik dan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi kesiapan petugas dalam melayani jemaah reguler maupun jemaah transit.

‎

‎“Alhamdulillah, konsumsi tidak ada masalah, akomodasi lancar, dan pelayanan terhadap jemaah transit maupun technical landing juga berjalan baik,” katanya.

‎

‎Meski demikian, ia menegaskan evaluasi harus terus dilakukan, termasuk terhadap berbagai keluhan jemaah seperti kerusakan tas bawaan.

‎

‎“Kalau ada kekurangan, harus langsung ada perbaikan dan evaluasi. Cara-cara seperti ini harus terus dilakukan,” tegasnya.

‎

‎Wamenhaj juga meminta agar kegiatan seremonial keberangkatan tidak dilakukan secara berlebihan agar jemaah memiliki waktu istirahat yang cukup, terutama bagi jemaah gelombang kedua yang langsung mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan umrah wajib setibanya di Arab Saudi.

‎

‎“Mereka membutuhkan energi yang besar. Jadi harus banyak istirahat, termasuk selama di pesawat,” pungkasnya.

‎

‎Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumut, Dr. Zulkifli Sitorus, menyampaikan bahwa kunjungan Wamenhaj menjadi motivasi sekaligus penguatan bagi seluruh petugas embarkasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

‎

‎“Alhamdulillah, kunjungan Bapak Wakil Menteri Haji dan Umrah RI menjadi motivasi bagi seluruh jajaran petugas di Embarkasi Medan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Berbagai arahan yang disampaikan akan menjadi perhatian kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menghadapi dinamika operasional haji seperti technical landing maupun penanganan jemaah dengan kondisi kesehatan khusus,” ujarnya.

‎

‎Menurut Zulkifli, Embarkasi Medan tidak hanya melayani keberangkatan jemaah reguler, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung kelancaran operasional haji nasional.

‎

‎“Embarkasi Medan harus siap menghadapi berbagai situasi, termasuk kondisi darurat dan transit penerbangan. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus kami perkuat demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya. (rel/soni)

‎Peringati HUT Ke 1 Tahun, DPC KOMBAT Medan Maimun Perkokoh Dan Lebarkan Sayap Akar Rumput ‎

MEDAN (patimpus.com) - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 1 Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) Restorasi Indonesia (RI) menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga integritas dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat luas.

‎

‎Tidak hanya itu, untuk memastikan visi misi KOMBAT tersampaikan secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut), melalui langkah strategisnya, organisasi tersebut menyerahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Mandat untuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Kelurahan.

‎

‎KOMBAT berkomitmen mempercepat ekspansi organisasi dengan memperkokoh serta terus melebarkan sayap hingga ke lapisan akar rumput mulai dari Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan.

‎

‎Satu Komando mengikuti arahan dan instruksi atasan, Ketua DPC KOMBAT Kecamatan Medan Maimun M Yamin Nasution bergerak cepat dengan menyerahkan Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KOMBAT Kota Medan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Kelurahan se Medan Maimun.

‎

‎Yamin berharap dengan diserahkannya Mandat kepada Ranting KOMBAT se Medan Maimun, KSB dapat bergerak membentuk kepengurusan DPRt di Kelurahan masing-masing sehingga masyarakat dapat mengenal dan merasakan kehadiran yang baik serta bermanfaat dengan adanya KOMBAT di wilayah Medan Maimun.

‎

‎"Ya, Alhamdulillah, pada saat peringatan ulang tahun KOMBAT yang pertama pada 5 Mei 2026 kemarin, Kita DPC telah menerima SK kita dan Mandat untuk ranting kelurahan se Medan Maimun, Jadi sesuai intruksi dari Ketua DPW KOMBAT Sumut bung Ricky Anthony, beliau ingin kader Kombat itu berlapis-lapis dengan jumlah standart Kader Sumut sebanyak 50 ribu Kader sebelum pelantikan di bulan 11," ungkap Yamin disela-sela acara penyerahan Mandat KSB Ranting Kelurahan se Medan Maimun pada Rabu malam (6/5/2026) di Sekretariat Markas KOMBAT Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun (Warung Minang Cakra).

‎

‎"Jadi Kita harapkan dengan diserahkannya Mandat Ranting Kelurahan kepada KSB SE Medan Maimun, mereka dapat bergerak menyusun kepengurusannya dan merekrut para pemuda pemudi dilingkungannya masing-masing," tambah Yamin.

‎

‎Yamin menjelaskan lagi, diacara Ulang Tahun KOMBAT yang pertama sudah ditegaskan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KOMBAT RI Iskandar ST dan Ketua DPW KOMBAT Sumut Ricky Anthony bahwa Kombat ini organisasi kemasyarakatan yang independen, tidak ada paksaan untuk bergabung di KOMBAT, karena cita-cita didirikannya KOMBAT untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang bermental baja, berjiwa kesatria, dan berakhlak, karena setiap anak bangsa berkewajiban untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dan mewujudkan gerakan perubahan (restorasi) di semua tingkatan.

‎

‎"Tadi saya juga sudah beri arahan kepada KSB Ranting, bahwa setelah menerima mandat untuk segera bergerak membentuk pengurus dan merekrut generasi muda di wilayah masing-masing, jika ada yang berpotensi jadi pemimpin, sesuai arahan pak Ketum DPP KOMBAT RI bapak Iskandar ST maka kita dukung hingga dia menjadi pemimpin yang hebat, karena cita-cita Kombat melahirkan pemimpin yang handal untuk bangsa dan negara. Dan di KOMBAT kita diajarkan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan jika satu orang kader Kombat disakiti, maka kita semua merasakan tersakiti, jika Kombat di ganggu maka kita semua terganggu dan siap menjadi garda terdepan," kata Yamin.

‎

‎Yamin juga mengingatkan KSB untuk tidak mengedarkan proposal diluar, bisa bersinergi dengan pemerintah di wilayah masing-masing dan juga menjalin hubungan yang baik di masyarakat karena KOMBAT bukan milik sekelompok, tapi Kombat milik masyarakat Indonesia. (Soni)