JAKARTA (patimpus.com) - Hampir setahun setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh dan Sumatra Utara (Sumut), Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) mendorong kemitraan lintas sektor dan investasi untuk memperkuat ketahanan petani serta rantai pasok kelapa sawit terhadap risiko iklim.
Sebagai platform multipihak, CSL memfasilitasi Executive Dialogue 2026 bertajuk “Scaling Partnership and Investment for Resilient Palm Oil Landscapes and Sustainable Supply Chains in Aceh and North Sumatra” pada Senin, 2 November 2026, di Jakarta.
Dorongan tersebut berangkat dari dampak banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur serta memperlihatkan kerentanan petani dan rantai pasok sawit.
Luas lahan perkebunan sawit di Sumut mencapai 1,3 juta hektar dan di Aceh sekitar 487,5 ribu hektar, yang mayoritas dikelola oleh petani swadaya.
Dengan peran penting kedua wilayah dalam produksi sawit nasional, ketahanan iklim menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ekonomi perdesaan dan investasi jangka panjang. Penguatan petani juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Widiastuti SE MSi QIA, menitikberatkan pada pentingnya sinergi kebijakan, ketahanan infrastruktur pertanian, dan kapasitas petani menghadapi risiko bencana.
“Petani harus menjadi pelaku utama transformasi sawit berkelanjutan. Di Aceh dan Sumut, sawit menopang ekonomi perdesaan. Karena itu, praktik budidaya yang baik dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan utama,” ujar Widiastuti.
Untuk menghubungkan prioritas tersebut dengan dukungan lintas sektor, CSL menempatkan dialog sebagai ruang untuk menjembatani kebutuhan daerah dan peluang investasi ekonomi hijau.
Edward Manihuruk, CSL Lead, menegaskan bahwa ketahanan lanskap bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga fondasi keberlanjutan bisnis.
“Temuan lapangan perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang melindungi petani dan menjaga rantai pasok global. Melalui dialog ini, CSL menjembatani pemerintah daerah, industri, lembaga pendanaan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkannya,” ujar Edward.
Kebutuhan menjembatani kondisi lapangan dan investasi tercermin dalam asesmen Landscape Maturity Index (MLI) 2026 yang dilakukan CSL di 10 kabupaten target. Sebagian daerah masih berada pada tahap berkembang (emerging stage), yang menunjukkan kemajuan pesat dalam tata kelola lingkungan dan kolaborasi publik-swasta.
Namun, kemajuan tersebut masih dihadapkan pada tantangan pemulihan pascabencana dan risiko perubahan iklim yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu SH MH, menekankan kebutuhan dukungan lintas sektor.
“Setahun setelah banjir, kami masih menghadapi curah hujan tinggi dan banjir susulan. Penyelamatan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas. Tapanuli Tengah memiliki 159 desa dan lahan sawit milik masyarakat seluas 16.836 hektare. Kami tidak menentang investasi, tetapi sawit harus memberi manfaat dan mendorong pertumbuhan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, kami membutuhkan kemitraan erat dengan sektor swasta, kementerian, dan lembaga pendukung lainnya,” tutur Masinton.
Kebutuhan daerah tersebut menegaskan pentingnya landasan ilmiah dalam menentukan prioritas pemulihan dan investasi.
Dr Beria Leimona SP MSi, Theme Leader Climate Change, Energy, and Low Carbon Development CIFOR-ICRAF, menjelaskan peran riset dan analisis lanskap dalam mitigasi risiko bencana.
“Penanganan risiko bencana di tingkat lanskap membutuhkan koordinasi antarkabupaten. Kerusakan lahan, termasuk menurunnya kesehatan DAS, perlu menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan.
Informasi ilmiah membantu pemerintah menyelaraskan kepentingan ekologi dan ekonomi, dengan dukungan partisipasi hingga tingkat global,” imbuh Beria.
Agar perencanaan berbasis ilmiah dapat diwujudkan di lapangan, dukungan pembiayaan perlu selaras dengan prioritas daerah.
Sacha Amaruzaman PhD, Senior Programme Manager Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), menyoroti pentingnya mekanisme pengurangan risiko (de-risking).
“Investasi di tingkat tapak harus tepat sasaran, tidak terfragmentasi, dan selaras dengan prioritas pemerintah daerah. Pengalaman di Aceh Tamiang melalui Aceh Sustainable Working Group menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dengan perusahaan global untuk mendukung investasi bebas deforestasi, legalitas lahan petani, serta rantai pasok yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat lokal,” sebut Sacha.
Selain keselarasan pembiayaan, kesiapan petani menjadi bagian penting dalam membuka peluang investasi.
Jerry Imansyah SSi MSc, Sundaland Program Director Konservasi Indonesia menyoroti tantangan produktivitas dan pendampingan di tingkat lanskap.
“Di lapangan, kami masih menghadapi produktivitas yang terbatas, kecenderungan perluasan lahan, dan penerapan regulasi yang belum optimal. Konservasi Indonesia mendampingi petani menerapkan agroforestri dan restorasi agar siap mengakses peluang investasi,” ujar Jerry.
Melalui Executive Dialogue 2026, CSL berkomitmen menjembatani kebutuhan daerah, dukungan ilmiah, pembiayaan, dan pendampingan petani untuk mendorong langkah konkret serta kesepakatan model kemitraan baru. Upaya ini diarahkan untuk mendukung ekosistem komoditas yang tangguh dan berkelanjutan.
Tentang Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) adalah inisiatif multipihak yang menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendanaan untuk mempercepat pembangunan lanskap berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, serta menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. (rel/don)
