 |
MEDAN (patimpus.com) - Warga Kota Medan kini memiliki tambahan akses pelayanan penanganan penyakit jantung melalui fasilitas kateterisasi jantung atau catheterization laboratory (Cath Lab) di RSUD Dr Pirngadi Medan.
Layanan tersebut mulai dioperasikan melalui tindakan kateterisasi jantung perdana yang disaksikan langsung tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dihadiri Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, dr. Obrin Parulian, Jumat (6/11/2026).
Pengoperasian layanan ini menjadi bagian dari penguatan jejaring pengampuan pelayanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperluas kemampuan rumah sakit daerah agar penanganan penyakit berisiko tinggi tidak hanya terpusat di rumah sakit rujukan utama.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, dr Obrin Parulian, mengatakan pengembangan fasilitas kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, kasus-kasus prioritas yang dihadapi masyarakat, termasuk serangan jantung dan stroke, harus dapat ditangani hingga tingkat rumah sakit madya di kabupaten dan kota.
"Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring pengampuan pelayanan. Tujuannya agar kasus-kasus prioritas yang dihadapi masyarakat itu sampai ke level madya, di 514 kabupaten/kota, bisa diselesaikan. Termasuk serangan jantung dan serangan stroke, tidak boleh lagi semuanya menumpuk di Adam Malik," ujarnya.
Obrin menjelaskan, pemerintah telah memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, peralatan medis, serta penguatan sumber daya manusia untuk mendukung operasional pelayanan tersebut.
Ia mencontohkan pengembangan pelayanan intervensi jantung di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah sakit tersebut telah memperoleh fasilitas dan peralatan kateterisasi jantung, disertai pengiriman dokter untuk mendukung pelaksanaan tindakan medis.
Bahkan, sehari sebelum kegiatan di RSUD Dr Pirngadi, dirinya bersama Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik baru kembali dari Tarutung setelah menyaksikan pelaksanaan tindakan intervensi jantung perdana di rumah sakit tersebut.
Dalam tindakan itu, seorang pasien yang sedang berada di Tarutung mengalami serangan jantung. Pasien kemudian menjalani kateterisasi dan pemasangan dua stent atau ring jantung. Setelah tindakan berhasil dan aliran darah kembali lancar, pasien diperbolehkan pulang.
Obrin menilai keberadaan fasilitas tersebut sangat menentukan kecepatan penanganan pasien. Tanpa layanan kateterisasi di Tarutung, pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, seperti di Pematangsiantar atau Medan.
Kondisi tersebut berpotensi menambah waktu perjalanan, terlebih apabila rumah sakit tujuan sedang memiliki keterbatasan kapasitas maupun tenaga dokter.
"Kalau seandainya di Tarutung tidak tersedia, berarti paling dekat itu Siantar. Kita tahu berapa lama dari Tarutung sampai ke Siantar. Kalau kapasitasnya penuh, dokternya tidak ada, kemudian harus dikirim ke Medan, sampai di tempat mungkin sudah terlambat. Sebenarnya inilah tujuan pemerintah," katanya.
Ia bersyukur RSUD Dr Pirngadi Medan telah dapat melaksanakan tindakan kateterisasi jantung perdana. Menurutnya, keberhasilan tindakan pertama tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang telah disiapkan mulai dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Obrin juga menjelaskan bahwa tidak semua pasien yang menjalani kateterisasi harus mendapatkan pemasangan stent. Keputusan pemasangan ring bergantung pada hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis pasien.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir apabila dalam tindakan kateterisasi tidak dilakukan pemasangan stent. Pelayanan tetap diberikan berdasarkan indikasi medis, bukan semata-mata karena harus memasang alat tertentu.
Meski fasilitas dan tenaga medis telah disiapkan, Obrin menegaskan masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan agar pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan secara luas oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satunya adalah kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan.
Ia menyebutkan Kemenkes telah memberikan dukungan peralatan melalui skema bantuan, sementara dokter yang diperlukan juga telah tersedia untuk mendampingi pelayanan. Rumah sakit pun telah mendapatkan izin operasional yang diperlukan.
Namun, agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pelayanan dengan jaminan pembiayaan, diperlukan kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
"Kami berharap seluruh layanan Cath Lab yang sudah terpasang ini segera didorong untuk kerja sama. Mohon kepala cabang BPJS Kesehatan agar informasi ini disampaikan ke pusat bahwa pelayanan sudah terselenggara, sehingga pelayanan ini bisa dijamin BPJS," ujarnya.
Obrin berharap dukungan Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan dapat mempercepat proses tersebut. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan fasilitas pelayanan tanpa harus bergantung pada satu atau dua rumah sakit rujukan.
Ia menyebutkan, dengan jumlah penduduk Medan sekitar 2,5 juta jiwa, pengembangan fasilitas pelayanan jantung menjadi kebutuhan untuk memperluas akses masyarakat terhadap penanganan penyakit kardiovaskular.
Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan fasilitas rumah sakit harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan penyakit.
Obrin menegaskan penanganan penyakit jantung dan stroke tidak cukup hanya dilakukan ketika pasien sudah mengalami serangan. Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi dari hulu melalui deteksi dini dan pengendalian faktor risiko.
Ia menyoroti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi sebagai sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung maupun stroke.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki faktor risiko tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut medis, termasuk pengobatan dan pemantauan secara berkala.
Kementerian Kesehatan, kata dia, telah menyediakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, termasuk tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol.
Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kegiatan pengambilan data. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui pelayanan di puskesmas agar masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko memperoleh pengobatan.
"Saya berharap hasil-hasil CKG ini ditindaklanjuti. Kalau hipertensi diberikan obatnya, kalau diabetes juga ditangani. Jangan sampai orang yang sudah diketahui memiliki faktor risiko justru dibiarkan sampai akhirnya masuk rumah sakit," katanya.
Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat pelaksanaan CKG sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat dilayani puskesmas.
Obrin juga menyinggung target cakupan CKG nasional sebesar 46 persen penduduk. Ia meminta capaian di Kota Medan diperiksa dan terus dikejar, mengingat kegiatan berlangsung hingga Desember 2026.
Menurutnya, data hasil pemeriksaan perlu menjadi dasar untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengalami hipertensi maupun diabetes, sekaligus memastikan tindak lanjut pengobatannya.
Dalam kesempatan itu, Obrin juga menyoroti pemerataan fasilitas pelayanan jantung di wilayah Sumatera Utara, terutama daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit dengan kemampuan intervensi.
Ia menyebutkan pengembangan pelayanan tidak boleh hanya terpusat di Kota Medan dan Pematangsiantar. Masyarakat di wilayah Tapanuli hingga daerah perbatasan Sumatera Barat juga harus memperoleh akses pelayanan yang lebih dekat.
Obrin mengungkapkan, fasilitas kateterisasi jantung di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, telah terpasang dan memperoleh izin dari BPJS Kesehatan. Kemenkes merencanakan pelaksanaan tindakan perdana di fasilitas tersebut pada 22 Desember 2026.
Ia berharap pengembangan jejaring tersebut dapat memperluas jangkauan pelayanan intervensi jantung dan stroke di Sumatera Utara.
"Jangan sampai orang di daerah Tapanuli sepanjang itu tidak mendapatkan pelayanan. Saya berharap mulai dari perbatasan Sumatera Barat sampai Tarutung sudah ada fasilitas yang memberikan layanan untuk serangan jantung maupun stroke," ujarnya.
Obrin menegaskan pemerintah harus hadir dalam seluruh lapisan pelayanan kesehatan dan sepanjang siklus kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan rumah sakit dengan fasilitas canggih perlu disertai penguatan pelayanan kesehatan primer.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyambut pengoperasian layanan kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi. Ia berharap fasilitas tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan penyakit jantung.
Zakiyuddin mengatakan Kota Medan selama ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, menurutnya, masyarakat dari Aceh juga banyak yang datang berobat ke Medan.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pelayanan rumah sakit di Kota Medan semakin besar. Ia menilai peningkatan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan pembenahan kualitas pelayanan dan ketersediaan tenaga medis.
Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang harus mencari informasi mengenai ketersediaan kamar maupun dokter ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.
"Setiap hari masyarakat menelepon dan mengirim WhatsApp, selalu bertanya apakah ada kamar dan apakah ada dokter. Ini yang harus kita benahi. Masyarakat yang sakit harus mendapatkan pelayanan, tidak boleh dibedakan," ujarnya.
Zakiyuddin turut mengingatkan bahwa pembangunan rumah sakit dan penambahan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan upaya pencegahan penyakit.
Menurutnya, pertumbuhan rumah sakit di Medan harus berjalan seiring dengan peningkatan edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sebelum mengalami penyakit.
Ia juga meminta seluruh puskesmas di Kota Medan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pinggiran seperti Belawan.
Selain itu, Zakiyuddin menyoroti perlunya pembenahan bangunan dan ruangan di RSUD Dr Pirngadi. Menurutnya, sejumlah ruangan di rumah sakit tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap pembenahan dilakukan berdasarkan master plan yang jelas, sehingga pembangunan atau renovasi bangunan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan.
"Jangan sampai bangunannya sudah selesai, tetapi alat-alatnya belum tersedia. Ini sering terjadi. Kalau rumah sakit sudah siap, alat-alatnya juga harus langsung ditempatkan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat," katanya.
Zakiyuddin juga menekankan bahwa peningkatan kualitas rumah sakit pemerintah tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik dan pengadaan peralatan medis. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Ia menilai rumah sakit pemerintah harus terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan pengalaman berobat yang baik.
Zakiyuddin turut menyinggung perlunya optimalisasi alat kesehatan yang telah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya peralatan pelayanan mata di RSUD Bachtiar Djafar yang belum dapat difungsikan secara optimal.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi kondisi tersebut agar peralatan yang telah diadakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, ia meminta koordinasi dengan BPJS Kesehatan terus diperkuat sehingga fasilitas dan peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk melayani peserta JKN.
Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr. Mardohar, menyampaikan bahwa 6 November 2026 menjadi momentum penting bagi rumah sakit tersebut karena untuk pertama kalinya melaksanakan tindakan percutaneous coronary intervention (PCI) atau intervensi koroner perkutan.
Ia menjelaskan pelaksanaan tindakan perdana tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari persiapan, pemeriksaan pasien, persiapan tindakan, pelaksanaan prosedur, hingga evaluasi awal setelah tindakan.
Menurutnya, pelayanan intervensi jantung membutuhkan kesiapan tenaga medis dan kerja sama multidisiplin, mulai dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter anestesi apabila diperlukan, perawat, tenaga radiologi, farmasi, laboratorium, hingga unsur pendukung lainnya.
Karena itu, keberhasilan tindakan perdana bukan hanya hasil kerja seorang dokter, melainkan kerja bersama seluruh unsur rumah sakit.
Mardohar mengakui bahwa untuk mencapai pelayanan yang mandiri dan berkelanjutan, RSUD Dr Pirngadi masih membutuhkan proses pembelajaran, peningkatan kompetensi, pendampingan klinis, evaluasi, serta pembenahan standar pelayanan secara konsisten.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes beserta tim pengampuan KJSU-KIA dan tim RSUP Haji Adam Malik yang telah membantu proses pengembangan pelayanan kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi.
"Kami berharap proses transfer pengetahuan dan pengalaman ini dapat terus berlangsung sehingga kompetensi SDM semakin meningkat dan pelayanan PCI dapat dikembangkan secara bertahap menuju pelayanan yang semakin tinggi," ujarnya.
Mardohar menegaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi dari Kemenkes menjadi kesempatan strategis bagi rumah sakit untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, pengembangan rumah sakit tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas fisik, tetapi harus disertai peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan mutu pelayanan.
Ia berharap penguatan layanan kardiovaskular di RSUD Dr Pirngadi dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh mitra pelayanan kesehatan. (don)
