RSU Haji Medan Siaga Penuh Layani Kesehatan Calon Jemaah Haji

MEDAN (patimpus.com) - RSU Haji Medan memastikan kesiapan penuh dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji (CJH) Embarkasi Medan. Rumah sakit ini kembali ditunjuk sebagai rujukan utama untuk penanganan medis jemaah selama proses keberangkatan hingga pemulangan.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan, drg Fitrady Ulianda Siregar, MKes, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim medis untuk mendukung layanan kesehatan di Asrama Haji Medan. Tim tersebut terdiri dari dua dokter subspesialis dan empat dokter umum yang bertugas selama masa embarkasi dan debarkasi.

"Sejauh ini sudah ada beberapa calon jemaah haji yang sempat dirawat dan kini dinyatakan layak berangkat. Tim kami tetap bertugas hingga seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan selesai,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Fitrady menjelaskan, secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam layanan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. RSU Haji Medan tetap menyiapkan fasilitas terbaik, termasuk ruang perawatan dengan standar VIP bagi jemaah yang dirujuk, serta pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sesuai standar medis.

Berdasarkan data sementara, keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani di antaranya hipertensi, anemia, dan gangguan kecemasan. Meski demikian, seluruh kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis dipastikan tersedia.

"Prinsip kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah. Harapannya, jemaah bisa berangkat dalam kondisi sehat, menjalankan ibadah dengan baik, dan kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat,” katanya.

Selain pelayanan kuratif, tim medis juga aktif melakukan upaya pencegahan di Asrama Haji melalui observasi dan stabilisasi kondisi kesehatan jemaah. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir rujukan ke rumah sakit, meskipun beberapa kasus tetap membutuhkan penanganan lanjutan di RSU Haji Medan.

Fitrady turut mengimbau para calon jemaah haji agar menjaga kondisi fisik selama berada di Tanah Suci. Mengingat suhu yang cukup tinggi, jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi serta mengurangi paparan langsung sinar matahari. Dia berharap seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala kesehatan yang berarti bagi para jemaah.

“Jangan memaksakan diri dalam beribadah. Utamakan rukun dan wajib haji, serta tetap perhatikan kondisi kesehatan. Jika ada keluhan, segera konsultasikan dengan dokter atau perawat yang mendampingi di setiap kloter,” imbaunya. (rel/don)

Gubernur Sumut dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Akses dan Mutu Layanan Peserta JKN

MEDAN (patimpus.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak BPJS Kesehatan untuk bersama-sama terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta.

Hal ini dinilai penting karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kesulitan saat berobat. 

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Afif Johan di ruang kerjanya, pada Selasa (05/05). 

Bobby menerangkan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, merupakan program unggulan dan prioritas di Provinsi Sumatera Utara. Bobby berharap agar seluruh pihak terkait, salah satunya BPJS Kesehatan untuk dapat mendukung penuh, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

“Kami mengapresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan. Mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat,” kata Bobby. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara atas dukungannya terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat tercapai dalam waktu yang singkat. 

“Kami mendukung penuh Probis Sumut Berkah yang menjadi andalan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan BPJS Kesehatan dapat terus berjalan dengan baik demi tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat,” kata Akmal. 

Akmal mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan menguatkan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, agar setiap pemerintah daerah mendapatkan pemahaman yang sama terkait penyelenggaraan Program JKN. 

“Kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait peningkatan kepatuhan peserta, baik masyarakat umum maupun peserta badan usaha tentang Program JKN, agar dapat meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta Program JKN,” tutur Akmal. 

Lebih lanjut, Akmal menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, kemudahan akses layanan kesehatan merupakan hal yang penting agar masyarakat pelayanan yang prima. 

“Kita berharap dengan adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Mutu Layanan Pada Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan melalui Petugas BPJS Satu, dapat mendorong pelayanan prima fasilitas kesehatan kepada peserta Program JKN di wilayah Provinsi Sumatera Utara,” kata Akmal. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan H Muhammad Faisal Hasrimy, Kepala Dinas Sosial IIyan Chandra Simbolon, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara  Erwin Hotmansah Harahap. 

Hadir pula jajaran BPJS Kesehatan diantaranya Deputi Direksi Wilayah I Mustafa, Deputi Direksi Perluasan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, dan Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah I Rasinta Ria Ginting. (re/don)

Urus SIM Wajib JKN Aktif, BPJS Kesehatan dan Polri Uji Integrasi Sistem di Medan

MEDAN (patimpus.com) – Dalam rangka memastikan integrasi layanan Permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan lancar, BPJS Kesehatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaksanakan kegiatan Field Test Integrasi Sistem Mandatory Kepesertaan JKN Aktif Pada Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan, pada Selasa (05/05/2026). 

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Akmal menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Polri atas dukungan dan sinergi dalam upaya optimalisasi Program JKN selama ini melalui layanan SIM. 

“Sebagai bentuk tindaklanjut atas Inpres tersebut, Polri yang bersinergi dengan BPJS Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang di dalamnya tercantum persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM,” ujar Akmal.

Akmal melanjutkan, implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diawali dengan uji coba pada bulan Juli-September 2024 di tujuh wilayah Kepolisian Daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan NTT. Pengecekan status JKN pemohon dilakukan di Satpas SIM oleh Petugas Satpas, melalui web Portal JKN dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu JKN pemohon SIM. 

“Selanjutnya, implementasi diperluas di seluruh wilayah Indonesia sejak Bulan November 2024 yang mempersyaratkan JKN aktif dalam penerbitan SIM, namun belum secara mandatory. Bagi pemohon SIM yang kepesertaan JKN-nya tidak aktif, SIM tetap diterbitkan dan diberikan kepada pemohon SIM disertai edukasi oleh petugas untuk melakukan pendaftaran atau reaktivasi kepesertaan JKN,” jelas Akmal. 

Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan SIM, Akmal mengatakan bahwa Polri bersama BPJS Kesehatan telah mengembangkan integrasi sistem kepesertaan JKN dengan aplikasi layanan SIM. Integrasi sistem yang dikembangkan sudah dipersiapkan dengan pertimbangan tidak akan mengganggu proses layanan SIM.

Selain itu dengan adanya integrasi ini juga diharapkan tidak akan mengganggu beban kerja petugas layanan SIM, dan sudah dipersiapkan sistem yang dapat memberikan kemudahan untuk pemenuhan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM, sehingga diharapkan pemohon SIM akan tetap dapat dilayani dengan cepat tanpa ada kendala. 

Sebagai gambaran integrasi sistem tersebut, saat pemohon SIM menginputkan NIK ke dalam aplikasi layanan SIM, aplikasi layanan SIM akan menampilkan status kepesertaan JKN baik berupa status aktif, tidak aktif, ataupun belum terdaftar sebagai peserta Program JKN. 

“Bagi pemohon SIM yang tidak aktif atau belum terdaftar sebagai peserta Program JKN, maka akan muncul notifikasi pada aplikasi layanan SIM berupa Pop-Up pesan yang menjelaskan alasan ketidakaktifan JKN dan mekanisme pengaktifannya,” terang Akmal. 

Pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Firman Darmansyah, menyampaikan bahwa saat ini memang kesadaran masyarakat terkait persyaratan JKN aktif dalam penerbitan SIM masih cukup rendah. 

Pihaknya akan bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat  terkait aturan tersebut.

“Kami sangat mendukung integrasi sistem kepesertaan Program SIM  ini. Kami berharap integrasi ini dapat berjalan dengan JKN dengan aplikasi layanan optimal berjalan dengan lancar dan tanpa kendala,” tambah Firman. Agar masyarakat dapat mengetahui tentang layanan ini, agar layanan SIM dapat Firman menyebut sosialisasi berupa perlu dibuat video durasi singkat terkait aturan kepesertaan JKN aktif dalam proses penerbitan SIM yang dapat ditayangkan pada media sosial. (rel/don)

Pabrik Sawit PTPN IV PalmCo Raih PROPER Hijau, Dorong Transisi Energi dan Efisiensi

JAKARTA (patimpus.com) - Upaya penguatan praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit kembali mendapat pengakuan. Dua unit pabrik milik Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, yakni Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei dan PKS Bah Jambi, meraih peringkat Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2024–2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Peringkat Hijau dalam PROPER menunjukkan bahwa perusahaan dinilai telah melampaui standar kepatuhan dasar pengelolaan lingkungan atau beyond compliance.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan capaian ini mencerminkan arah transformasi perusahaan yang semakin menitikberatkan pada efisiensi energi dan penurunan emisi.

“Kami berupaya mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta menekan emisi di area produksi. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” ujar Jatmiko kepada media, Selasa (05/05/2026).

Salah satu inovasi diterapkan di PKS Sei Mangkei yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini mengoperasikan fasilitas methane capture yang menangkap gas metana dari limbah cair kelapa sawit (POME) untuk diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pemanfaatan ini dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan efisiensi energi internal pabrik.

Sementara itu, PKS Bah Jambi melakukan sejumlah langkah efisiensi operasional, antara lain konversi pompa air berbahan bakar solar menjadi pompa listrik. Berdasarkan data perusahaan, langkah ini menurunkan konsumsi solar secara signifikan, dari 3.695 liter pada 2023 menjadi 2.364,7 liter pada 2024. Selain itu, otomatisasi pada tangki air panas juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.

Dalam pengelolaan limbah padat, kedua pabrik memanfaatkan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan produksi uap. Adapun limbah tandan kosong (jangkos) dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Khusus di Bah Jambi, limbah tersebut juga dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sebagai media tanam jamur.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan perusahaan menargetkan peningkatan kinerja lingkungan di seluruh unit operasional. Saat ini, manajemen menetapkan standar minimal peringkat Biru untuk seluruh pabrik dan kebun.

“Kami mendorong lebih banyak unit untuk naik ke peringkat Hijau pada periode berikutnya, bahkan dalam jangka panjang menuju PROPER Emas,” kata Ugun.

Berdasarkan data Rapor Final PROPER 2024–2025, sejumlah unit usaha lainnya di lingkungan PTPN IV PalmCo telah memenuhi standar kepatuhan lingkungan dan meraih peringkat Biru.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya industri sawit nasional untuk menjawab tantangan keberlanjutan, di tengah tuntutan global terhadap praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. (rel/don)

‎May Day, Ratusan Massa AKBAR Sumut Gelar Aksi

‎MEDAN (patimpus.com) -  Memperingati Hari Buruh Dunia, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (01/05/2026). 

‎

‎Massa aksi berkumpul sejak pukul 11.00 WIB di Masjid Raya Al-Mashun sebagai titik kumpul, kemudian bergerak konvoi berjalan kaki dan berkendaraan melewati Istana Maimun jalan Brigjend Katamso dan berhenti sejenak disepanjang jalan tersebut sebelum persimpangan jalan Pemuda untuk menunaikan Sholat Jum'at.

Setelah itu bergerak menuju ke Pertigaan Grand City Hall, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai tiga titik utama aksi.

‎

‎Massa aksi melakukan aksi konvoi berjalan kaki membentangkan spanduk dan poster bertuliskan aspirasi yang terus digaungkan, yakni :

‎

‎'Lawan Kapitalisme, Imperialisme, Dan Militerisme ! Kesejahteraan Buruh dan Pendidikan Gratis Adalah Kedaulatan Rakyat'

‎

‎'Rakyat Bersatu Lawan Penindasan! Wujudkan Industri Nasional Dibawah Kontrol Rakyat'.

‎

‎'Libatkan Serikat Dalam Pengawasan Ketenagakerjaan'

‎

‎'Gubernur Harus Awasi Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Sumatera Utara'.

‎

‎'Beri Perlindungan Buruh Informal, Dan Upah Layak Jangan Ditunda'.

‎

‎Pantauan Awak Media, massa aksi Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara (Sumut) tergabung dari sejumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi serikat buruh dan aliansi mahasiswa se-Sumut, seperti Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Serikat pekerja Multi Sektor (SPMS), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

‎

‎Dalam aksi ini, massa membawa 21 tuntutan, diantaranya Mendesak Pemberlakuan upah dan kerja yang layak bagi buruh bukan upah murah, menghadirkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah, yang berpihak pada rakyat, menghentikan diskriminasi kerja terhadap kelompok rentan, Memberikan pendampingan hukum yang berpihak kepada buruh dan rakyat, serta mendorong pembentukan tim penetapan upah yang transparan, independen, dan melibatkan seluruh elemen buruh tanpa terkecuali, Memberikan kepastian status kerja kepada buruh, Menghentikan praktik union busting di pabrik-pabrik, Membangun alat persatuan rakyat, dan

‎Mendesak pengawasan ketenagakerjaan yang tepat.

‎

‎Ketua Serikat Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Multi Sektor (SPIN SPMS), Mardina, mengatakan kondisi sebagian buruh yang masih diperbudak di Indonesia.

‎

‎“Saya melihat kondisi buruh yang ada di Indonesia saat ini, masih banyak terjadi outsourcing, buruh dijadikan sebagai budak. Selain itu, banyak terjadi ketimpangan yang dialami oleh buruh, mulai dari upah yang diberikan sangat rendah, Pemberhentian Hak Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak kepada buruh, bahkan meskipun buruh tersebut mengabdi sampai tua,” ungkap Mardina.

‎

‎Sementara itu, dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Kusno, menyoroti kondisi buruh saat ini dan menginginkan adanya perubahan dan kelayakan bagi buruh.

‎

‎“Situasi buruh hari ini sangat memprihatinkan. Banyak masalah yang dialami kaum buruh. Untuk itu, kami dari FPBI menuntut adanya kelayakan, baik dari segi upah, jam kerja, maupun kelayakan hidup,” ujarnya.

‎

‎Dalam kesempatan itu, dari aliansi mahasiswa, M. Raihan Zahrawi dari Himpunan Mahasiswa Siswa (HMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) stambuk 2022, Ia menilai kehadiran mahasiswa dalam aksi buruh merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

‎

‎“Mahasiswa harus belajar dari esensinya, karena dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi ada pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, mahasiswa turut memperkuat masyarakat, terutama kaum buruh sebagai suara rakyat. Saat ini masih banyak persoalan seperti upah dan jam kerja yang tidak menyejahterakan, bahkan ada buruh yang tidak dibayar saat lembur, untuk itu mari jangan terlena atas semua tawaran dari kapitalisme,” jelas Raihan.

‎

‎Raihan berharap melalui aksi ini, pemerintah dapat memberikan advokasi hukum yang jelas serta menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat perjuangan, khususnya untuk seluruh masyarakat luas.

‎

‎Massa aksi dari AKBAR Sumut Agus Sinaga, ia menilai sistem kapitalisme menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan yang dialami buruh dan masyarakat.

‎

‎“Lawan kapitalisme! Hancurkan kapitalisme! Karena sistem ini membuat hidup kita semakin miskin. Bukan hanya buruh, tetapi juga kaum tani yang kehilangan ruang hidupnya,” tegas Agus. (Soni)