Jusup Ginting Tekankan Pentingnya Administrasi Kependudukan Sebagai Kunci Dapatkan Hak Pendidikan Hingga Bansos

‎MEDAN (patimpus.com) - Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting  Suka SE. mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap administrasi kependudukan sebagai urusan administratif semata. 

‎

‎KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta Perkawinan, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya merupakan dasar penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga pelayanan pemerintah.

‎

‎Hal itu ditegaskan  Jusup Ginting saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Djamin Ginting KM 8, Jalan Nangka I Ujung/Gang Tani Baru II, Medan Johor, Sabtu (29/8/2026).

‎

‎Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan warga. Hadir pula Yesi Sabrina mewakili Camat Medan Johor, Doni dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Medan, Lurah Kwala Bekala Irwanta Ginting, Kepling Rika br Tarigan, serta Waldemar Sihombing sebagai pemateri dari staf Fraksi PDIP Kota Medan, juga dihadiri tokoh masyarakat setempat sekaligus ketua STM alam baru Medan sekitarnya Moh Ferdinan Sembiring Melilala SH.

‎

‎Menurut Jusup, kelengkapan administrasi kependudukan memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.

‎

‎“Administrasi kependudukan ini sangat penting. KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya menjadi dasar masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan haknya sebagai warga negara,” ujar Jusup.

‎

‎Politisi PDI Perjuangan yang merupakan anggota DPRD Kota Medan dari Dapil V itu mengatakan, masyarakat membutuhkan pemahaman yang baik mengenai substansi Perda Nomor 3 Tahun 2021. 

‎

‎Dengan memahami aturan tersebut, warga diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya sekaligus memahami prosedur ketika mengurus berbagai dokumen kependudukan.

‎

‎Ia menilai masih ada masyarakat yang menganggap persoalan administrasi kependudukan sebagai sesuatu yang sepele. Tidak sedikit warga yang baru mengurus dokumen ketika sudah berhadapan dengan kebutuhan mendesak.

‎

‎Padahal, kata Jusup, berbagai dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam hampir seluruh aspek pelayanan publik, mulai dari mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus pendidikan dan beasiswa, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan bantuan sosial, mencari pekerjaan, hingga mengurus berbagai keperluan pemerintahan.

‎

‎“Jangan sampai masyarakat baru menyadari pentingnya dokumen kependudukan ketika sedang membutuhkan pelayanan. Karena itu, data kependudukan harus dipastikan benar dan selalu diperbarui apabila ada perubahan,” tegasnya.

‎

‎Jusup juga menyoroti pentingnya data kependudukan yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data penduduk bukan hanya dibutuhkan untuk kepentingan administrasi pribadi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pondasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.

‎

‎Pemerintah membutuhkan data yang valid untuk mengetahui kondisi masyarakat, jumlah penduduk, karakteristik warga serta berbagai kebutuhan disetiap wilayah.

‎

‎“Data kependudukan yang akurat sangat penting. Pemerintah membutuhkan data tersebut untuk menyusun program dan kebijakan agar pelayanan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

‎

‎Karena itu, Jusup meminta masyarakat ikut berperan aktif menjaga ketertiban administrasi dengan melaporkan setiap perubahan data kependudukan.

‎

‎Di sisi lain, pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, juga diminta memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat dan sesuai ketentuan.

‎

‎Hal senada disampaikan Pemateri dari staf Fraksi PDIP Kota Medan, Waldemar Sihombing. Ia menyampaikan bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

‎

‎Menurutnya, KTP elektronik menjadi salah satu dokumen dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan.

‎

‎“Administrasi kependudukan sangat penting. Syarat awal berbagai pelayanan berawal dari dokumen KTP elektronik, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun bantuan sosial lainnya,” ujar Waldemar.

‎

‎Ia menegaskan, kelengkapan dokumen kependudukan akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak dan pelayanan dari pemerintah.

‎

‎“Dengan kelengkapan administrasi kependudukan ini, menjadi dasar warga mendapatkan haknya,” katanya.

‎

Warga Keluhkan Kabel Semrawut dan Lampu Jalan

‎

‎Dalam sesi dialog, sejumlah warga juga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan kepada Jusup Ginting.

‎mulai dari penataan kabel internet atau Wi-Fi yang dinilai semrawut dan berseliweran di lingkungan permukiman hingga kondisi penerangan lampu jalan yang masih perlu mendapat perhatian.

‎

‎Jusup merespons langsung keluhan tersebut dan meminta persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

‎

‎Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi perda tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Pertemuan dengan masyarakat harus menjadi ruang menyerap aspirasi sekaligus mengetahui persoalan nyata yang terjadi dilapangan.

‎

Pendataan Warga Kos Perlu Ditingkatkan

‎

‎Selain persoalan administrasi kependudukan, Jusup juga meminta pihak kelurahan dan kecamatan meningkatkan pendataan warga yang tinggal di wilayah Medan Johor, termasuk warga yang tinggal dirumah kos.

‎

‎Menurutnya, keberadaan warga yang tinggal sementara maupun menetap perlu tercatat dengan baik sehingga pemerintah memiliki data yang valid mengenai kondisi penduduk di setiap wilayah.

‎

‎“Kelurahan dan kecamatan harus meningkatkan pendataan. Terutama warga yang tinggal di kos-kosan, jangan sampai keberadaan mereka tidak terdata dengan baik. Ini penting agar pemerintah memiliki data yang akurat untuk pelayanan dan perencanaan pembangunan,” tegasnya.

‎

‎Jusup berharap masyarakat tidak hanya memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan, tetapi juga aktif memastikan seluruh data yang tercantum di dalamnya benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

‎

‎Ia menilai tertib administrasi kependudukan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri karena menjadi pintu awal untuk memperoleh berbagai pelayanan dan hak sebagai warga negara.

‎

‎“Administrasi kependudukan bukan hanya soal KTP atau KK. Di dalamnya ada hak masyarakat yang harus dipastikan dapat diterima,” pungkas Jusup.

‎

‎Kedatangan Jusuf Ginting sebagai anggota DPR disambut sekitar lima ratusan warga mendengarkan sosper administrasi kependudukan.

Mereka menganggap Jusup Ginting dekat dengan rakyat dan memang merakyat kata beberapa warga, bukan hanya karna dia anggota DPR tetapi memang selama ini sebagai anggota partai PDIP selalu bersama rakyat.

‎

‎Sampai acara berakhir berjalan dengan baik dan nyaman hingga pertemuan ini ditutup dengan doa oleh tokoh agama Vonis Tarigan SPd. (Soni)

Dinkes Medan Sebut Vaksin Tak Hanya Ada di Pirngadi Tapi Ada Di Lima Puskesmas Rabies Center

MEDAN (patimpus.com) - Ketersediaan vaksin rabies di rumah sakit sempat mengalami keterlambatan akibat adanya perubahan sistem pendataan dari pemerintah pusat. Namun, saat ini stok vaksin tersedia dan pelayanan terhadap pasien tetap dapat dilakukan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan,  dr. Mardohar Tambunan, M.Kes  terkait penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR).

Disebutkan, sebelumnya proses pemberian vaksin berjalan normal karena pendataan pasien hanya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Namun, kini sistem pendataan juga mewajibkan pencantuman nomor telepon pasien.

“Dulu untuk kasus rabies, kita tangani di rumah sakit dan vaksin sudah sesuai kebutuhan. Kenapa sempat terhenti karena ada perubahan sistem pendataan dari pusat. Sekarang selain NIK harus ada nomor telepon, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat,” ujarnya pada Jumat, (28/8).

Ia menjelaskan, distribusi vaksin rabies merupakan program nasional yang alurnya berasal dari pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan ke kabupaten/kota.

“Informasinya perubahan sistem ini sedikit lambat, sehingga beberapa bulan terakhir vaksin datangnya agak terlambat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Saat ini stok sudah ada, sambil melengkapi data yang diminta Kementerian Kesehatan melalui dinas terkait,” katanya.

Menurutnya, rumah sakit tetap siap memberikan pelayanan apabila ada pasien yang terkena gigitan hewan berisiko rabies. Namun, ketersediaan vaksin sangat bergantung pada distribusi dari instansi yang berwenang.

“Kalau ada pasien tetap bisa kita tangani. Tapi rumah sakit menerima vaksin dari Dinas terkait. Kalau tidak ada, bagaimana kami mencarinya, karena itu bukan tugas rumah sakit,” jelasnya.

Selain persoalan vaksin, ia juga menyoroti pentingnya penanganan terhadap anjing yang terindikasi rabies. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan menangani korban gigitan, tetapi harus dilakukan dari sumber masalah.

“Anjing yang gila atau terindikasi rabies harus ada penanganan. Di Malaysia misalnya ada tim khusus yang menangani dan menangkap anjing liar yang berbahaya. Kita juga perlu langkah antisipasi agar tidak terus memakan korban,” katanya.

Ia berharap dinas terkait dapat lebih aktif melakukan pengawasan dan penanganan terhadap hewan penular rabies, sehingga angka kasus dapat ditekan.

“Kalau anjing yang berpotensi rabies tidak ditangani, kasus akan terus terjadi. Harus ada kerja sama lintas sektor untuk melakukan pencegahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Keterangan dr Shereivia Faradillah, M.K.M selaku 

Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan kota medan menjelaskan, bahwa  pelayanan vaksin rabies tidak hanya tersedia di RSUD dr Pirngadi Medan. Saat ini terdapat enam fasilitas kesehatan yang menjadi pusat layanan rabies (rabies center) di Kota Medan.

Katanya, selain RSUD dr Pirngadi, rabies center juga terdapat di sejumlah puskesmas, yakni Puskesmas Bestari, Sunggal, Helvetia, Tuntungan, dan Johor.

“Jadi kalau vaksin rabies tidak tersedia di Pirngadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rabies center lainnya. Tidak hanya bergantung pada satu rumah sakit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kasus gigitan hewan penular rabies sebenarnya tidak termasuk kondisi darurat yang harus langsung mendapatkan suntikan vaksin pada saat kejadian. Penanganan awal yang paling penting adalah membersihkan luka dengan baik.

“Kalau digigit hari ini tidak harus langsung disuntik. Penanganan awal dilakukan dengan pembersihan luka, pemberian antiseptik, kemudian dilakukan penilaian apakah gigitan tersebut berisiko atau tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan,” katanya.

Menurutnya, risiko tinggi terjadi apabila gigitan berada di area tertentu seperti wajah dan ujung jari. Selain itu, petugas juga akan melihat kondisi hewan yang menggigit, termasuk melakukan observasi terhadap hewan tersebut.

“Masa inkubasi sampai muncul gejala biasanya kita lihat sekitar 14 hari. Hewannya juga harus diobservasi. Kalau hewan peliharaan mati, barulah dilakukan penyuntikan. Kalau hewannya tidak mati, tidak diberikan suntikan,” jelasnya.

Terkait ketersediaan vaksin, Dinkes Medan menyebut distribusi vaksin berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian disalurkan berdasarkan jumlah kasus di masing-masing daerah.

“Kabupaten/kota mendapatkan vaksin dari provinsi sesuai distribusi dan jumlah kasus. Kota Medan termasuk yang kasusnya cukup banyak, sehingga vaksin harus dibagi ke beberapa rabies center,” katanya.

Ia menerangkan, lima puskesmas yang ditetapkan sebagai rabies center dipilih berdasarkan pertimbangan wilayah dan jumlah kasus, sehingga pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Medan.

Terkait sering kosongnya vaksin di RSUD dr Pirngadi, ia mengatakan hal itu terjadi karena rumah sakit tersebut beroperasi selama 24 jam dan menerima pasien dari berbagai daerah.

“Pirngadi sering menjadi rujukan karena buka 24 jam dan bisa melayani siapa saja dari daerah mana pun. Sementara vaksin yang diberikan provinsi merupakan alokasi untuk masyarakat Kota Medan. Kalau pasien bukan warga Medan, seharusnya dikembalikan ke kabupaten/kota asal karena masing-masing daerah sudah memiliki alokasi vaksin,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak bisa seluruh pasien dialihkan ke rabies center lain seperti Puskesmas Tuntungan karena masing-masing pusat layanan sudah memiliki pembagian pelayanan, baik untuk pasien baru maupun pasien lanjutan.

“Setiap rabies center sudah memiliki peruntukannya. Karena itu masyarakat tidak perlu hanya datang ke Pirngadi, tetapi bisa memanfaatkan rabies center yang lebih dekat dengan wilayah tempat tinggalnya,” pungkasnya.(don)

Pemko Medan Jadikan Pelajaran Peristiwa Banjir Besar Tempo Lalu

MEDAN (patimpus.com) - Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu tidak hanya meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kuatnya solidaritas kemanusiaan di tengah bencana.

Pengalaman itu kini menjadi pijakan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas-Zakiyuddin, untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak. 

Hal itu mengemuka saat Pemerintah Kota Medan menerima audiensi International Organization for Migration (IOM) di Balai Kota Medan, Jumat (28/8/2026). Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi kepada IOM yang turut membantu Pemko Medan ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu.

Zakiyuddin mengatakan, banjir tersebut menjadi salah satu bencana berskala besar yang menuntut kerja keras pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak. Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kepedulian dan kerja sama lintas lembaga dalam menghadapi situasi darurat.

“Sesama manusia tetap saling tolong dan membantu. Terima kasih IOM telah membantu Pemko Medan saat bencana banjir tahun lalu,” ujar Zakiyuddin.

Pemko Medan terus melakukan rapat dan koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir, terlebih memasuki September yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan.

Zakiyuddin menegaskan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, apalagi Kota Medan menghadapi bencana besar yang sama selama dua tahun berturut-turut. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadapi kemungkinan bencana.

Di sisi lain, pengalaman banjir tahun lalu juga memperlihatkan sisi kemanusiaan yang kuat dari para pengungsi yang berada di Kota Medan.

Chief of Mission IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan, saat ini jumlah pengungsi di Medan tercatat sedikit di atas 1.000 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 2.200 orang.

Para pengungsi tersebut berasal dari 15 negara, dengan populasi terbesar berasal dari Afganistan dan Somalia.

Jeffrey menuturkan, salah satu pengalaman paling berkesan dalam kerja IOM di Medan terjadi ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah pengungsi turut membantu warga yang terdampak.

Mereka ikut membersihkan rumah warga lanjut usia yang tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut secara mandiri.

Kisah itu memperlihatkan, solidaritas dalam menghadapi bencana tidak mengenal latar belakang. Mereka yang selama ini menerima bantuan juga dapat mengambil bagian untuk membantu masyarakat di sekitarnya.

“Kunjungan kali ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemko Medan atas dukungan berkelanjutan dalam menerima dan membantu para pengungsi, sekaligus memperkuat kembali hubungan baik antara IOM dan Kota Medan,” ungkap Jeffrey. (don)

‎Matangkan Program Kerja, PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Koordinasi Lanjutan ‎

‎MEDAN (patimpus.com) - Untuk mematangkan sejumlah agenda strategis menjelang pelantikan, Jajaran Pengurus dan anggota Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan di Kantor Sekretariat PW MIO Sumut, jalan Besar Tanjung Selamat No.112 B, Kabupaten Deli Serdang. Rabu (26/8/2026).

‎

‎Kegiatan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PW MIO Indonesia Sumut yang membahas lima agenda utama, yakni:

‎1. Rencana pelantikan PW MIO Sumut.

‎2. Rencana audiensi organisasi.

‎3. Pembentukan panitia pelantikan MIO Sumut.

‎4. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja organisasi.

‎5. Rencana pemberlakuan iuran anggota MIO Sumut.

‎

‎Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat organisasi agar memiliki arah kerja yang jelas serta mampu menjalankan roda organisasi secara terstruktur dan profesional.

‎

‎Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PW MIO Indonesia Sumatera Utara, Fajar Trihatya, SE, bersama Sekretaris Wilayah Rusli, SE., SH., MH dan jalannya konsolidasi diharapkan dapat mendorong seluruh pengurus serta anggota agar aktif dalam mengambil bagian untuk penguatan organisasi.

‎

‎*MIO Sumut Harus Hadir Hingga Pelosok Daerah*

‎

‎Dalam sambutannya, Ketua PW MIO Indonesia Sumut Fajar Trihatya, SE menegaskan bahwa konsolidasi internal merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid.

‎

‎“Rapat koordinasi ini bukan sekadar membahas agenda pelantikan, tetapi bagaimana kita menyatukan langkah dan membangun komitmen bersama untuk memajukan MIO Indonesia di Sumatera Utara.” jelas Fajar.

‎

‎Menurut Fajar, keberadaan MIO Sumut diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu berkembang hingga ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

‎

‎“Kita ingin MIO Sumut menjadi organisasi yang solid, profesional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi insan media. Karena itu, kita harus membangun jaringan organisasi sampai ke pelosok daerah Sumatera Utara,” tegasnya.

‎

‎Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme serta menjalankan organisasi sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

‎

‎*Konsolidasi Jadi Kunci Penguatan Organisasi*

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Wilayah PW MIO Indonesia Sumut Rusli, SE., SH., MH menekankan pentingnya koordinasi antarpengurus agar setiap agenda organisasi dapat berjalan efektif.

‎

‎Menurutnya, pembentukan kepanitiaan pelantikan, program kerja serta rencana audiensi harus dipersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan seluruh agenda organisasi dapat berlangsung terarah dan bertanggung jawab.

‎

‎Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas internal PW MIO Indonesia Sumut.

‎

‎Dengan semangat kebersamaan, jajaran pengurus dan anggota berkomitmen membangun MIO Indonesia Sumut sebagai wadah organisasi media yang profesional, independen, solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pers serta masyarakat di Sumatera Utara.

‎

‎"Rapat koordinasi boleh berakhir, tetapi konsolidasi organisasi harus terus berjalan." tutup Rusli.  (rel/soni)

Dinkes Medan Diminta Siapkan Vaksin Rabies di RS Pirngadi hingga Seluruh Puskesmas

MEDAN (patimpus.com) - Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, H Iswanda Ramli, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk memastikan ketersediaan vaksin rabies bagi masyarakat Kota Medan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mulai dari RSUD dr Pirngadi hingga seluruh puskesmas yang ada di Kota Medan.

"Dinkes Medan harus memastikan ketersediaan vaksin rabies untuk masyarakat Kota Medan secara gratis. Vaksin itu harus tersedia di RS Pirngadi, RS Bachtiar Djafar, hingga seluruh puskesmas di Kota Medan," ucap Iswanda Ramli kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Dikatakan politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Nanda Ramli itu, vaksin rabies merupakan vaksin yang sangat penting untuk selalu tersedia di setiap faskes di Kota Medan. Mengingat, manusia yang terpapar virus rabies akibat tertular dari hewan yang telah terjangkit virus tersebut dapat mengalami risiko yang fatal, bahkan hingga risiko kematian.

"Sementara, tidak ada yang tahu kapan masyarakat kita terpapar rabies dari hewan yang sudah terjangkit virus tersebut. Oleh sebab itu, vaksin rabies harus selalu tersedia. Kita tekankan hal ini kepada Dinkes Medan," ujarnya.

Sayangnya, saat ini masyarakat Kota Medan sangat sulit mendapatkan vaksin rabies secara gratis. Vaksin tersebut hanya tersedia di satu puskesmas di Kota Medan, yakni di Puskesmas Bestari yang berada di Kecamatan Medan Petisah.

"Saat ini masyarakat Kota Medan sangat kesulitan untuk mendapatkan vaksin rabies secara gratis di faskes-faskes milik Pemko Medan. Bahkan di RS Pirngadi sendiri pun saat ini tidak tersedia vaksin rabies, sudah cukup lama kosong. Dari sekian banyak puskesmas di Kota Medan, vaksin rabies hanya tersedia di Puskesmas Bestari. Ini harus menjadi perhatian penting bagi Dinkes Medan," tegasnya.

Berangkat dari hal itu, Nanda Ramli meminta Dinkes Medan untuk segera menyiapkan vaksin rabies secara gratis tersebut di seluruh faskes milik Pemko Medan.

"Sampaikan saja berapa kebutuhannya, kita di DPRD Medan akan membantu penganggarannya. Ini sangat penting, demi keselamatan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Terpisah, Plt Dirut RSUD dr Pirngadi, dr Mardohar Tambunan M.Kes, membenarkan ketiadaan vaksin rabies di RSUD milik Pemko Medan tersebut.

"Iya, saat ini stok vaksin rabies di RS Pirngadi memang lagi kosong. Sudah kosong dari sekitar satu bulan yang lalu," kata Mardohar kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Mardohar mengatakan, RSUD dr Pirngadi hanya bersifat sebagai pelaksana teknis. Bila vaksin rabies tersebut tersedia, pihaknya akan siap melayani masyarakat yang membutuhkan vaksin tersebut.

"Jadi kekosongan vaksin rabies di RS Pirngadi ini sudah kita sampaikan ke Dinkes (Medan), sudah kita minta untuk di suplai. Tetapi sampai saat ini vaksin tersebut belum datang. Kalau vaksinnya ada, tentu kita siap melayani masyarakat dengan menyuntikkan vaksin rabies tersebut secara gratis," tutupnya. (rel/don)