Cakupan UHC Tembus 100,25 Persen, Pemko Medan Tanggung Hampir Rp300 Miliar Jaminan Kesehatan pada 2026

Kamis, November 19, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Medan telah mencapai 100,25 persen. Capaian tersebut menempatkan seluruh penduduk sebagai sasaran perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), tanpa membatasi pelayanan hanya kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.


Program yang menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial Pemerintah Kota Medan itu telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Melalui skema tersebut, warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP, sesuai ketentuan yang berlaku.


PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinas Kesehatan Kota Medan, Salmon, menjelaskan, penerapan UHC merupakan perubahan pendekatan pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.


Menurutnya, sebelum skema UHC diterapkan, bantuan jaminan kesehatan lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang masuk kategori miskin dan tidak mampu. Kondisi itu kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena penentuan penerima bantuan berdasarkan kategori ekonomi tidak selalu mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan seseorang.


"Dulu penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu hanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Makanya banyak sekali orang kecewa. Ada yang melihat seseorang punya mobil, rumahnya bagus, tetapi mendapatkan bantuan kesehatan. Akhirnya sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tidak mampu dengan orang yang mendapatkan hak tersebut," ujar Salom dalam kegiatan program prioritas Dinkes Medan, Kamis (19/11/2026).


Melalui UHC, kata dia, Pemerintah Kota Medan berupaya memperluas perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.


"Sejak 1 Desember 2022, ketika kita memperoleh predikat UHC, harapan kita tidak ada lagi penduduk yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak punya uang," katanya.


Salmon menjelaskan, angka cakupan UHC Kota Medan sebesar 100,25 persen pada November 2026 bukan berarti seluruh peserta telah memiliki kepesertaan aktif.


Angka tersebut merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Kota Medan dengan jumlah penduduk. Persentasenya bahkan dapat melampaui 100 persen karena terdapat penduduk dari daerah lain yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Medan.


Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah penduduk Kota Medan tercatat sebanyak 2.568.156 jiwa. Sementara jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 2.578.561 orang.


Namun, indikator yang tidak kalah penting adalah tingkat keaktifan peserta.


Hingga November 2026, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Medan berada pada angka 83,50 persen.


Salmon menerangkan, terdapat dua indikator utama dalam persyaratan UHC periode 2025–2026. Pertama, cakupan kepesertaan minimal 98 persen dari jumlah penduduk. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.


Dengan cakupan 100,25 persen dan keaktifan 83,50 persen, Kota Medan telah melampaui kedua ambang batas tersebut.


Ia juga mengingatkan bahwa capaian UHC bukan semata-mata hasil program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenis kepesertaan BPJS Kesehatan.


Di antaranya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN sebanyak sekitar 778.967 peserta atau 30 persen. Kemudian peserta yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah sekitar 545.190 peserta atau 21 persen.


Selain itu, terdapat peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah provinsi, peserta penerima upah, peserta mandiri, serta kelompok pekerja lainnya.


"Jadi, UHC itu bukan karena Medan Bertuah saja, bukan hanya JKMB. Tetapi dari total seluruh penduduk yang memiliki jaminan kesehatan," jelasnya.


Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama pelayanan melalui UHC Kota Medan.


Pertama, warga yang belum pernah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Kedua, warga yang sebenarnya sudah terdaftar, tetapi status kepesertaannya tidak aktif.


Salmon menyebutkan, ada sejumlah penyebab kepesertaan menjadi tidak aktif. Salah satunya tunggakan iuran peserta mandiri karena merasa tidak membutuhkan jaminan kesehatan ketika sedang dalam kondisi sehat.


Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat menyebabkan kepesertaan terhenti. Misalnya, seseorang yang sebelumnya menjadi peserta melalui perusahaan kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).


Persoalan lainnya muncul ketika peserta PBI dinonaktifkan akibat perubahan data kepesertaan.


Ia mencontohkan, penonaktifan peserta PBI secara nasional pada Maret lalu sempat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang membutuhkan tindakan medis, seperti cuci darah dan operasi jantung.


Dalam kondisi tersebut, keberadaan UHC daerah menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang memenuhi persyaratan.


Namun, Salmon menegaskan, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan program tersebut.


Identitas kependudukan menjadi persyaratan mutlak bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan melalui UHC Kota Medan.


Warga harus memiliki KTP dengan domisili Kota Medan dan telah menjadi penduduk setempat sekurang-kurangnya tiga bulan.


Persyaratan tersebut diberlakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal program pada 2022.


Salmon mengungkapkan, ketika program pertama kali diluncurkan, pendaftaran melalui aplikasi sempat membuka peluang warga dari luar daerah mendaftarkan diri sebagai penduduk Kota Medan untuk memperoleh pembiayaan kesehatan.


Kondisi itu dikhawatirkan menambah beban pemerintah daerah, sementara warga Kota Medan yang telah lama berdomisili justru harus tetap mendapatkan jaminan pelayanan.


Karena itu, Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan penyesuaian mekanisme pendaftaran.


Ia mengatakan, kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya dukungan pemerintah provinsi pada Oktober 2025 sehingga persoalan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan dapat ditangani melalui koordinasi lintas pemerintahan.


Dalam mekanisme pelayanan, warga yang menggunakan UHC melalui KTP pada prinsipnya mengakses layanan dari dua pintu, yakni puskesmas dan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.


Untuk pelayanan non-darurat, warga terlebih dahulu mendatangi puskesmas. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokter terdapat indikasi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit.


Sementara itu, pasien dengan kondisi kegawatdaruratan dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus menunggu proses rujukan dari puskesmas.


Salmon menegaskan, mekanisme tersebut dibuat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien.


Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua penyakit harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Terdapat 144 jenis penyakit yang pada prinsipnya dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kompetensi dokter umum.


Karena itu, masyarakat diharapkan memahami fungsi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama, bukan langsung menganggap rumah sakit sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan pengobatan.


Adapun pelayanan melalui skema UHC dengan KTP diberikan pada pelayanan kelas III. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang mengikuti ketentuan kelas pelayanan yang ditetapkan.


"Seluruh penduduk sama. Mau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, yang penting untuk UHC ini pelayanan yang ditanggung adalah kelas tiga. Tidak dibedakan orang yang punya mobil empat atau Fortuner, yang penting memenuhi persyaratan," jelasnya.


Salmon turut mengingatkan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar memahami konsekuensi ketika beralih menggunakan pembiayaan pemerintah melalui UHC.


Menurutnya, ketika peserta mandiri dengan tunggakan kemudian didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, tunggakan sebelumnya tidak otomatis diputihkan.


Tunggakan tersebut tetap tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan.


Apabila suatu saat peserta ingin kembali menjadi peserta mandiri dengan kelas pelayanan yang lebih tinggi, kewajiban tunggakan tersebut dapat kembali menjadi persoalan yang harus diselesaikan.


Ia menjelaskan, perhitungan tunggakan iuran yang harus dibayarkan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mandiri dibatasi maksimal 24 bulan atau dua tahun.


Salmon mencontohkan, peserta yang memiliki tunggakan selama enam tahun tidak serta-merta harus membayar seluruh tunggakan enam tahun untuk keperluan pengaktifan kembali. Perhitungan kewajiban tersebut dibatasi maksimal 24 bulan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.


Selain itu, masyarakat juga perlu memahami adanya denda pelayanan bagi peserta yang memiliki tunggakan dan kemudian memanfaatkan pelayanan rawat inap dalam kondisi tertentu setelah kepesertaannya diaktifkan kembali.


Ia menjelaskan, denda pelayanan dihitung sebesar 5 persen dari biaya pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan jumlah bulan tertunggak dan batas maksimal perhitungan.


Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memahami manfaat UHC, tetapi juga konsekuensi administrasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan.


Identitas Keluarga Sering Menjadi Kendala


Dalam praktik pelayanan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui Dinas Kesehatan.


Salmon menyebutkan, permasalahan yang sering muncul antara lain nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga anggota keluarga yang belum tercatat dalam kartu keluarga.


Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah anak yang baru lahir belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga.


Ada pula keluarga yang belum memperbarui susunan kartu keluarga setelah menikah, sehingga anak atau anggota keluarga masih tercatat dalam administrasi keluarga sebelumnya.


Akibatnya, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, data pasien tidak dapat langsung dicocokkan dengan sistem kependudukan dan BPJS Kesehatan.


Salmon menyarankan masyarakat segera mengurus kartu keluarga setelah terjadi perubahan susunan keluarga.


Dalam kondisi mendesak ketika dokumen belum selesai, anak dapat terlebih dahulu dimasukkan ke kartu keluarga kerabat atau neneknya sesuai ketentuan administrasi kependudukan, kemudian diperbarui kembali setelah dokumen keluarga yang bersangkutan selesai.


"Jadi, jangan sampai anak kita membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi identitasnya belum ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Solusinya, segera urus kartu keluarga," ujarnya.


Ia juga mengajak insan pers dan elemen masyarakat ikut mengedukasi warga mengenai pentingnya memperbarui dokumen kependudukan, terutama setelah kelahiran anak, pernikahan, maupun perubahan status keluarga.


75.435 Pelayanan Kesehatan Telah Diberikan


Sejak pelaksanaan UHC dimulai pada 1 Desember 2022 hingga 2 September 2026, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.


Berdasarkan data yang dipaparkan Salmon, tercatat sebanyak 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan sekitar 53.751 pelayanan yang diakses langsung melalui IGD rumah sakit.


Secara keseluruhan, jumlah pelayanan yang tercatat mencapai sekitar 75.435.


Dari pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 216.854 peserta yang didaftarkan melalui program pembiayaan Pemerintah Kota Medan.


Salmon menjelaskan, pembiayaan UHC tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang sedang sakit. Ketika seseorang didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, kewajiban pembiayaan kepesertaannya tetap berjalan meskipun yang bersangkutan belum pernah menggunakan pelayanan kesehatan.


Hal itu merupakan konsekuensi dari prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.


"BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya. Jadi, tidak bisa hanya orang yang sakit saja yang didaftarkan," katanya.


Konsekuensinya, kebutuhan anggaran Pemerintah Kota Medan untuk membiayai program tersebut terus meningkat.


Pada 2022, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, pembiayaannya telah mendekati Rp300 miliar.


Kenaikan tersebut sejalan dengan perluasan kepesertaan dan kewajiban pemerintah daerah membayarkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya.


85 Rumah Sakit di Luar Medan Layani Warga


Jangkauan pelayanan UHC Kota Medan juga tidak terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah administrasi kota.


Salmon mengungkapkan, terdapat 85 rumah sakit di luar Kota Medan yang telah melayani warga Kota Medan melalui skema UHC dengan KTP.


Jangkauan pelayanan tersebut bahkan telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.


Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa warga Kota Medan tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika berada di luar daerah, sepanjang rumah sakit yang dituju telah bekerja sama dan memenuhi ketentuan pelayanan program.


Untuk mempercepat penanganan persoalan kepesertaan, Dinas Kesehatan juga membangun koordinasi lintas sektor melalui wadah komunikasi yang disebut Fast Response.


Wadah tersebut melibatkan direktur rumah sakit, unsur BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta kepala puskesmas.


Melalui koordinasi tersebut, persoalan pelayanan kesehatan masyarakat dapat ditangani selama 24 jam.


Salmon mengatakan, koordinasi dilakukan secara intensif karena proses pengaktifan kepesertaan membutuhkan ketepatan waktu. Keterlambatan administrasi berpotensi membuat pasien tidak dapat segera memperoleh persetujuan pelayanan.


Untuk peserta yang memenuhi kriteria UHC, proses pengaktifan kepesertaan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dengan waktu pemrosesan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.


Ia menuturkan, pihaknya bersama Disdukcapil dan instansi terkait juga terus melakukan pemadanan data peserta secara berkala.


Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data peserta sesuai dengan kondisi kependudukan terbaru, termasuk apabila terdapat peserta yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili.


Selain warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan peserta yang tidak aktif, Dinas Kesehatan Kota Medan juga menghadapi persoalan masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan.


Untuk kondisi tersebut, terdapat mekanisme pelayanan melalui program unregister bagi warga yang berasal dari daerah lain atau belum memiliki identitas. Nantinya akan dicocokkan dengan retina mata agar diketahui warga mana. 


Salmon menjelaskan, pemerintah daerah kini semakin memperkuat koordinasi agar tanggung jawab pembiayaan kesehatan dapat disesuaikan dengan asal daerah pasien.


Misalnya, apabila pasien diketahui berasal dari Kabupaten Karo, koordinasi dapat dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Karo. Begitu pula apabila pasien berasal dari Pematangsiantar, pemerintah daerah asal dapat dilibatkan dalam penanganannya.


Sementara untuk masyarakat tanpa identitas yang membutuhkan pertolongan, Dinas Kesehatan telah menetapkan mekanisme pelayanan melalui tiga rumah sakit yang menjadi tempat penanganan seperti RSUD H Bachtiar Djafar, RSUD dr Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof Ildrem.


Ia meminta masyarakat maupun insan pers yang menemukan warga dalam kondisi tersebut agar segera menghubungi pihak terkait dan membawa pasien ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.


Bagi Salmon, capaian UHC bukan sekadar angka kepesertaan yang melampaui jumlah penduduk. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika benar-benar membutuhkan pertolongan.


"Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ada risiko yang harus kita kerjakan, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat," ujarnya. (don)

Ka.ULP Sebut Tender Meteran Air Tirtanadi Mengacu Sistem Nilai dan Sudah Sesuai Ketentuan

Selasa, November 17, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Tender meteran air senilai Rp 20 miliar di Perumda Tirtanadi tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.


Pasalnya perusahaan pemenang tender pengadaan meteran air tersebut tercantum harga penawaran lebih tinggi dibandingkan harga penawaran peserta lain.


"Tender di Perumda Tirtanadi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena untuk tahun ini menggunakan Sistem Nilai (pembobotan) dengan bobot teknis sebesar 70 persen sedangkan untuk bobot harga 30 persen dan pelaksanaan tender sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Direksi Nomor : PER-14/DIR/SMM/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perumda Tirtanadi," kata Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perumda Tirtanadi Datuk Syahlafati Ichsan kepada wartawan Selasa (17/11/2026).


Datuk Syahlafati Ichsan menjelaskan bahwa item penilaian (pembobotan) teknis  meliputi tebal digit/angka penunjuk pada meter, letak ataupun posisi alat justir yang aman sehingga nantinya tidak akan mudah diubah/disetel oleh pelanggan "nakal" karena letaknya di dalam.


“Selanjutnya garansi yang diajukan penyedia kami melihat garansi pemenang hingga dua tahun kalau selama ini hanya satu tahun," ujarnya, kemudian hasil pengujian dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan serta kepemilikan laboratorium yang terakreditasi dari pabrik.


"Makanya penawar yang terendah belum tentu menang pada tender meter air kemaren karena kelima item tersebut berperan dalam penentuan nilai bobot teknis," ujar Datuk Syahlafati Ichsan.


Dikatakan Datuk Syahlafati Ichsan Perumda Tirtanadi tidak pernah mencampuri dan membatasi peserta penyedia berapa harga yang ditawarkan pada pelaksanaan tender sepanjang tidak melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp 23.180.030.544,- dengan harga satuan Rp 554.344,- karena merupakan hak dari peserta penyedia.


"Oleh karena itu dengan sistem nilai (pembobotan) bagi peserta penyedia yang memperoleh total nilai kombinasi (Nilai Teknis + Nilai Harga) lebih tinggi dapat ditetapkan sebagai pemenang meskipun harga penawarannya tinggi dan yang pastinya perusaahaan yang memenangkan tender telah lulus kualifikasi diataranya memiliki izin usaha yang dipersyaratkan," ujarnya.


Diuraikan Datuk Syahlafati Ichsan fungsi yang paling utama dari HPS diantaranya untuk menilai kewajaran harga sehingga dapat menjadi pembanding dalam mengevaluasi apakah harga penawaran dari penyedia tersebut logis ataupun wajar. 


Kemudian dalam batas tertinggi yaitu menjadi batas harga penawaran tertinggi yang sah untuk itu, kata Datuk Syahlafati penawaran penyedia yang melebihi nilai HPS akan gugur, tidak hanya itu menurutnya untuk acuan nilai jaminan sangat menjadi dasar dalam menentukan besaran nilai jaminan penawaran ataupun jaminan pelaksana.


Datuk Syahlafati Ichsan menjelaskan bahwa selama ini pengumuman tender di Perumda Tirtanadi tetap diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pusat Perumda Tirtanadi dan dapat dilihat di website dan aplikasi e-procurement menurutnya setiap pengumuman tender dilakukan terbuka sehingga dapat diakses serta diketahui oleh siapapun. (don)

Gandeng ITS dan BRIN, PTPN IV PalmCo Dorong Hilirisasi Riset di KSTI 2026

Senin, November 16, 2026


SURABAYA (patimpus.com) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo) berpartisipasi dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 10–13 November 2026. 


Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kolaborasi riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas, dekarbonisasi, serta hilirisasi industri perkebunan.


KSTI 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengusung tema “Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, dan pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan hasil riset nasional.


Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Mohammad Fauzan Adziman, menekankan pentingnya riset yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.


“Yang kami kedepankan dalam pameran ini adalah masalah dan solusi. Masyarakat dapat melihat persoalan yang hendak dipecahkan sekaligus teknologi yang dikembangkan peneliti Indonesia untuk menjawabnya,” ujar Fauzan.




Mendorong Riset Menjawab Kebutuhan Industri


Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan langkah perusahaan dalam menjawab tantangan industri perkebunan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.


“Melalui kolaborasi dengan ITS dan BRIN, kami mendorong pengembangan riset yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan transisi energi. Harapannya, hasil penelitian tersebut dapat terus dikembangkan hingga memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan masyarakat,” ujar Jatmiko.


Dalam KSTI 2026, PTPN IV PalmCo memperkenalkan sejumlah kegiatan riset bersama ITS dan BRIN. Di antaranya penelitian Drone Taksasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung akurasi taksasi produksi kelapa sawit, serta riset Bensin Sawit (Benwit) yang mengeksplorasi potensi bahan bakar alternatif berbasis sawit.


Selain itu, bersama BRIN, perusahaan melakukan riset Bio-Compressed Methane Gas (BioCMG) untuk mengkaji pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) menjadi energi terbarukan. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi gas metana sebagai bagian dari program dekarbonisasi PTPN IV PalmCo.



Tiga Kerja Sama Strategis untuk Hilirisasi


Sebagai bagian dari upaya mendorong penerapan hasil riset dan pengembangan bisnis, PTPN IV PalmCo juga mengagendakan tiga kerja sama strategis dalam rangkaian KSTI 2026.


Pertama, kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait rencana penyerapan (offtake) CBG yang akan dihasilkan dari PKS Betung, Sumatera Selatan. PGN diproyeksikan menjadi pembeli gas guna mendukung kepastian pasar dan pengembangan bisnis energi terbarukan.


Kedua, kerja sama dengan PT ITS Tekno Sains dalam pengembangan bersama pembangunan Pabrik Refinery Gambir di Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat, meliputi pengembangan hasil studi kelayakan, teknologi, desain, serta persiapan pembangunan pabrik.


Ketiga, kerja sama dengan BRIN terkait pengembangan Sei Pagar Integrated Palm Bioenergy Technopark sebagai sarana kolaborasi riset, pengujian, dan pengembangan teknologi bioenergi berbasis limbah kelapa sawit.


Menyoroti penandatanganan tersebut, Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, memastikan bahwa seluruh kesepakatan ini disusun dengan peta jalan yang terukur agar implementasi skala industrinya dapat segera berjalan.


"Tiga kerja sama strategis ini menjadi tonggak penting bagi kami untuk bergerak lebih cepat dari tahap kajian menuju realisasi komersial. Kami memastikan bahwa setiap tahapan hilirisasi ini, mulai dari pengolahan hingga penyerapan pasarnya, dirancang secara berkelanjutan dan dapat memberikan nilai keekonomian yang solid bagi semua pihak yang terlibat," jelas Ugun.


Jatmiko menegaskan kembali bahwa kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjembatani kegiatan penelitian dengan kebutuhan industri dan peluang pengembangan usaha.


“Bagi kami, riset merupakan langkah awal untuk menciptakan nilai tambah. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami ingin memastikan pengembangan teknologi memiliki arah yang jelas menuju penerapan industri dan memberikan manfaat ekonomi maupun lingkungan secara berkelanjutan,” tutup Jatmiko.


Melalui KSTI 2026, PTPN IV PalmCo menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (don)

BKKBN Sumut dan FIA UI Dorong Sinergi Lintas Instansi dalam Tata Kelola Program MBG

Minggu, November 15, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, beserta jajaran menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait Arsitektur Kelembagaan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11), bertempat di Kopi Seduh Nusantara, Medan.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang berlangsung pada 11–13 November 2026. Penelitian ini bertujuan menggali informasi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan model arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di daerah.


FGD tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPPG Regional Medan, pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Dinas P3AMP2KB Provinsi Sumatera Utara, Pondok Pesantren Amrullah Akbar, serta Bapperida Provinsi Sumatera Utara.


Dalam pemaparannya, tim peneliti FIA UI menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya merumuskan solusi atas berbagai persoalan mendasar yang ditemukan dalam pelaksanaan Program MBG di sejumlah lokus penelitian sebelumnya, termasuk di Bali dan Purwokerto. 


Hasil diskusi di beberapa daerah tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi antarlembaga, keterbatasan kanal komunikasi, serta belum optimalnya keterpaduan peran para pemangku kepentingan.


Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pentingnya membangun keterhubungan antarlembaga sejak proses penyediaan bahan pangan dari hulu hingga pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan dinas terkait, petani, peternak, pasar, pemasok, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai perlu diperkuat agar ketersediaan bahan pangan, kualitas, harga, dan standar keamanan pangan dapat terjaga.


Tim peneliti juga menyoroti bahwa persoalan Program MBG tidak hanya berada pada proses pengolahan makanan di dapur, tetapi dapat dimulai sejak tahap pengadaan bahan baku. Kualitas bahan pangan yang belum memenuhi standar, proses penyediaan yang kurang higienis, serta belum optimalnya standardisasi pemasok menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.


Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tidak hanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung rantai pasok dan keberlanjutan penyediaan makanan bergizi. Dalam hal ini, SPPG tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program, namun perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang saling terhubung dan memiliki pembagian peran serta tanggung jawab yang jelas.


Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG membutuhkan sinergi lintas sektor agar tujuan pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan keluarga berkualitas. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk jajaran BKKBN yang berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat, menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.


“Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, karena ada banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kualitas makanan, hingga sasaran penerima manfaat.


Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pelaksanaan program di Sumatera Utara,” ungkap Mahyuzar.


Ia menambahkan bahwa Perwakilan BKKBN Sumatera Utara memiliki jejaring hingga tingkat lini lapangan melalui PKB dan kader Tim Pendamping Keluarga yang dapat mendukung upaya komunikasi, koordinasi, serta penyampaian informasi terkait kondisi keluarga dan masyarakat.


“Dengan adanya kolaborasi yang lebih terintegrasi, kita berharap pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama,” tambahnya.


Melalui FGD ini, diharapkan terhimpun berbagai perspektif dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan di Sumatera Utara sebagai bahan penyusunan arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG.


Penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta keterpaduan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program.


Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan keluarga berkualitas di Provinsi Sumatera Utara. (don)

Irtama BKKBN Perkuat Kinerja dan Integritas Jajaran BKKBN Sumut

Jumat, November 13, 2026


MEDAN (patimpus.com) – Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11), bertempat di Aula Utama Kantor Perwakilan BKKBN Sumatera Utara. 


Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, seluruh ASN Perwakilan BKKBN Sumut, DPD IPeKB Sumatera Utara, serta DPC IPeKB dari kabupaten/kota terdekat, meliputi Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.


Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi dinamika pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN. 


Melalui kegiatan tersebut, jajaran didorong untuk tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.


Dalam arahannya, Ucok Abdulrauf Damenta menekankan pentingnya mengetahui secara langsung kesiapan para pelaksana program, khususnya tenaga yang bertugas di lini lapangan. Ia juga membuka ruang dialog bagi jajaran untuk menyampaikan berbagai kendala, termasuk beban yang mungkin muncul akibat adanya penugasan baru, serta memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi bersama.


“Kami ingin melihat bagaimana kesiapan rekan-rekan di lapangan, kendala apa saja yang dihadapi, dan apakah penugasan baru yang diberikan menjadi beban tersendiri bagi rekan-rekan semua. Hal-hal seperti ini perlu kita dengarkan bersama, termasuk masukan dan saran dari pelaksana di lapangan. Karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran,” ujar Ucok.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seiring dengan transformasi Kemendukbangga/BKKBN, pelaksanaan pengawasan juga mengalami perkembangan. 


Pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi semakin diarahkan pada pencapaian kinerja, mulai dari kebijakan yang ditetapkan hingga implementasinya di lapangan.


“Semakin hari, tata kelola keuangan dan administrasi keuangan semakin ketat. Sekarang pengawasan kita juga sudah beralih pada aspek kinerja. Artinya, yang dikoreksi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga kebijakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, integritas menjadi hal yang sangat penting dan harus terus kita perkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa transformasi organisasi harus diikuti dengan kesiapan seluruh SDM untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik dalam pola kerja, pelaksanaan tugas, maupun sistem pengawasan. 


Setiap jajaran diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan organisasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Irtama Kemendukbangga/BKKBN. 


Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola organisasi, pengawasan internal, serta tanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.


“Kami menyambut baik pembinaan yang diberikan oleh Inspektur Utama. Ini menjadi penguatan sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran bahwa dalam menjalankan program, kita tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga harus memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin seluruh pegawai semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas,” ungkap Mahyuzar.


Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program prioritas di Sumatera Utara membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komitmen dari seluruh unsur pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 


Oleh karena itu, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan perlu dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target program.


“Kami juga terus mendorong agar komunikasi dan koordinasi antara jajaran di tingkat provinsi dengan para pelaksana di kabupaten/kota semakin diperkuat. Setiap kendala yang dihadapi di lapangan perlu disampaikan dan ditindaklanjuti bersama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai arah kebijakan, target kinerja tercapai, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.


Melalui pembinaan ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan capaian yang dihasilkan. 


Selain itu, ketepatan waktu dan validitas pelaporan juga menjadi perhatian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.


Penguatan pengawasan dan integritas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh jajaran Kemendukbangga/BKKBN di Sumatera Utara untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas kinerja, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap penugasan guna mendukung pencapaian target program prioritas di Provinsi Sumatera Utara. (don)

Ekobis

Pendidikan

Hukum

Kesehatan

Komunitas

Jajanan

Peristiwa

Tradisi