Kamis, 19 Januari 2023

Awal 2023, Kejati Sumut Amankan DPO Koruptor Pembangunan Jalan di Porsea

    Kamis, Januari 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Sumut berhasil mengamankan terpidana Bernard Jonly Siagian ST yang pada waktu itu menjabat sebagai PPK di Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba). 


Terpidana diamankan di rumah orang tuanya di Jalan Purwosari Gang Dame Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, pada Jam 12.45 WIB, Kamis (19/1/2023). 


Kajati Sumut Idianto SH MH, didampingi Asintel I Made Sudarmawan melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan benar bahwa Tim Tabur Kejati Sumut talah mengamankan terpidana Bernard Jonly Siagian ST dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan Amborgang -Sampuara Porsea/Uluan dengan nilai kontrak Rp. 4.457.540.000.


"Saat kita amankan, terpidana kooperatif dan tidak melakukan perlawanan," papar Yos A Tarigan didampingi Kasi E pada Asintel M Husairi SH MH.


Tim Tabur yang dipimpin langsung Asintel I Made Sudarmawan saat mendengar informasi keberadaan terpidana, tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terpidana.


Kejari Tobasa telah menetapkan Bernard Jonly Siagian masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terpidana belum juga hadir memenuhi panggilan Kejaksaan, menyusul keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI.


"Terpidana akan kita serahkan ke Tim Jaksa dari Kejari Toba Samosir untuk dieksekusi menjalani hukumannya. Kita perlu tegaskan, bahwa Jaksa Agung dalam seruannya menyampaikan agar DPO segera menyerahkan diri, karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO," kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.


Lebih lanjut Yos menyampaikan, bahwa Bernard Jonly Siagian sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama FH selaku Direktur PT Bintang Timur Baru (masih DPO) terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Amborgang – Sampuara Porsea/Uluan, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2017 lalu sebesar Rp4.457.540.000.


Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menuntut terdakwa Bernad Jonly Siagian dan FH dengan tuntutan penjara selama 5 Tahun 6 bulan dengan denda masing-masing Rp200 juta dengan Uang Pengganti sebesar Rp278.167.685 dari total kerugian negara sebesar Rp511.767.685,20.


Selanjutnya, Pengadilan Tipikor Medan kemudian memvonis terpidana 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan, tanpa dikenakan UP kerugian keuangan negara.


Mahkamah Agung RI per tanggal 5 Agustus 2021 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Medan dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp50 juta. (son/rel)

Kakanwil Kemenag Sumut-Badko HMI Bahas Sertifikasi Halal

    Kamis, Januari 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Drs H Abd Amri Siregar MAg, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha H Ahmad Qosbi SAg MM dan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Drs H Muslim MM menerima audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Utara diantaranya Ketua Badko Abdul Rahman, dan kawan-kawan di Ruang Kakanwil, Kamis (19/01).


Agenda pertemuan dalam rangka kerja sama terkait informasi produk halal dan sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah serta bagaimana meningkatkan kewirausahaan muda di Sumatera Utara. Agenda pertemuan dalam rangka kerja sama terkait informasi produk halal dan sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah serta bagaimana meningkatkan kewirausahaan muda di Sumatera Utara.


Kepala Kanwil Kemenag Sumut mengatakan bahwa saat ini Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menggagas sertifikasi halal gratis kepada satu juta pelaku usaha se Indonesia pada 2022. BPJPH juga membentuk pendamping yang turun untuk mendampingi para pelaku usaha dalam mengurus serta menjelaskan proses persyaratan sertifikasi halal.


Di tahun 2023 ini kata Kakanwil program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema Self Declare dibuka kembali. Ia berharap dengan dukungan organisasi mahasiswa dapat menginformasikan kepada para pelaku usaha agar mereka dapat mendaftarkan usahanya.


“Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH terus mendukung pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui program Sehati. Tentu saya mengapresiasi organisasi kemahasiswaan yang mendukung program ini. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini informasi terkait sertifikasi halal bisa tersebar luas dan para pelaku usaha terbantu dengan informasi tersebut,” ungkapnya.


Ia juga mengatakan bahwa informasi terkait produk halal dan sertifikasi halal dapat dijangkau dengan mengakses portal sehati ataupun melalui media sosial. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi terkait hal tersebut melalui aplikasi Pusaka Super Apps.


“Pusaka Super Apps yang beberapa waktu yang lalu diluncurkan sangat mendukung dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait layanan di Kementerian Agama terutama sertifikasi halal. Itu salah satu komitmen Kementerian Agama agar lebih dekat dengan masyarakat dan memudahkan segala urusan melalui pemanfaatan teknologi,” tambahnya.


Sementara itu Ketua Badko HMI Sumatera Utara Abdul Rahman mengatakan kunjungan dan silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumut adalah dalam rangka silaturahmi dan juga mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal. (ahh)

YPI-CRS Distribusi Bantuan Tunai Multi Guna

    Kamis, Januari 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) merupakan mitra CRS Indonesia dalam project Readiness to Respond (R2R) atau Kesiapan untuk Merespon, memberikan Bantuan Tunai Multi Guna bagi pengasuh tunggal di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (19/01/23).


Bantuan yang diberikan YPI berupa uang tunai sebesar Rp.700.000,- dan diberikan kepada 55 orang pengasuh tunggal melalui Kantor Pos Medan. Proses distribusi Bantuan Tunai Multi Guna (BTMG) tersebut melalui proses yang panjang mulai dari pendataan, verifikasi, uji kelayakan, sosialisasi dan terakhir proses distribusi.


Penanggun Jawab Lapangan Program R2R YPI, Amrizal Nasution menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari komitmen YPI dengan dukungan CRS, membantu masyarakat yang terdampak bencana. 


Tentu kita tidak bisa sendirian dalam rangka membantu warga dan masyarakat terdampak, artinya kita butuh kemitraan dan kerjasama dari semua pihak yang sama-sama punya kepedulian sosial seperti halnya kegiatan kita hari ini, distribusi bantuan tunai multi guna kepada warga terdampak banjir beberapa bulan November 2022 lalu.


“Bantuan Tunai dan Kupon ini sangat tepat diberikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang terdampak bencana. Penggunaan Bantuan Tunai dan Kupon dapat mendorong menghidupkan ekonomi local dan mampu lebih efektif serta efisien dengan sumber daya yang terdapat pada saat menghadapi krisis,” jelas Amrizal.


Warga pengasuh tunggal yang terdampak banjir beberapa bulan lalu merasa sangat senang menerima bantuan  tunai ini. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti gula, beras, minyak atau kebutuhan lainnya atau bisa digunakan untuk nambah modal usaha. Yang penting jangan digunakan untuk belanja hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat, rokok atau berlibur apalagi digunakan yang melanggar hukum.


Penyaluran Bantuan Tunai Multi Guna tersebut dihadiri aparatur Desa Paluh Manan. Dalam kesempatan itu Kepala Desa Paluh Manan, Nasrul menyampaikan ucapan terima kasih kepada YPI dan CRS.


“Bantuan yang sudah diberikan kepada warga kami setidaknya dapat meringankan beban para pengasuh tunggal,” ungkapnya.


Ditambahkan Koordinator Pengurangan Resiko Bencana dan Lingkungan YPI, Marjoko, sebagai proses transparansi dan akuntabilitas, YPI menyediakan Mekanisme Umpan Balik sebagai wadah bagi penerima manfaat memberikan masukan ataupun komplain yang berkaitan dengan pelaksanaan program seperti pemasangan spanduk atau banner, tatap muka langsung maupun menyediakan kotak saran. 


“Mekanisme Umpan Balik ini disiapkan untuk memungkinkan penerima manfaat dan mitra menyuarakan keprihatinan, keluhan dan masukan dengan cara yang aman dan terjamin,” tutup Joko. (don)

CISDI & Pusaka Nobar Film 'Di Balik Satu Batang'

    Kamis, Januari 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISDI) & Yayasan Pusaka Indonesia mengadakan diskusi dan nonton bersama Film Dokumenter “Di Balik Satu Batang” di CGV Focal Point, Kota Medan, Rabu (18/1/2023).


Film ini menampilkan potret realita buruh dan petani tembakau dalam ekosistem bisnis rokok.


Project Lead Tobacco Control CISDI sekaligus sutradara film, Iman Zein mengungkap kerap muncul narasi petani dan buruh tembakau akan terdampak buruk kenaikan cukai tembakau. Tapi ini berbanding terbalik dengan temuannya di lapangan.


“Di lapangan, para petani mengeluhkan tentang tata niaga yang belum baik. Mereka tidak memiliki kemerdekaan menentukan harga. Belum lagi faktor cuaca yang kadang membuat petani gagal panen. Jadi, kerugian mereka tidak ada hubungannya dengan cukai. Malah jika dialokasikan dengan tepat, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) justru berdampak baik untuk petani,” ungkap Iman.


Hal ini dikonfirmasi Sukiman dan Istanto yang menjadi narasumber di film tersebut, dimana  dulunya mereka bekerja sebagai petani tembakau. Kini keduanya memilih menanam secara multikultur.


“Harga rokok naik terus, tapi harga daun tembakaunya segitu saja. Ini membingungkan para petani.  Kami juga ingin sejahtera. Tapi realitanya, kesejahteraan petani dan industri terasa sekali kesenjangannya,” tutur Sukiman dalam film dokumenter tersebut.


Pada kesempatan yang sama, Istanto juga menerangkan tentang kesejahteraan petani yang meningkat setelah melakukan diversifikasi pertanian.


“Dulu sempat ada kemarau panjang. Banyak petani tembakau merugi karena alami gagal panen, bahkan sampai ada yang menjual tanah pertaniannya. Keresahan ini berakhir ketika kami sudah beralih tanam. Di luar dugaan, tanaman seperti buncis, cabe yang ditanam penduduk lokal sudah bisa ekspor. Proses alih tanam ini dibantu dari DBHCHT setelah kita bersurat ke Presiden,” jelas Istanto.


Pro-kontra kenaikan cukai selalu terjadi setiap tahun. Kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau selalu dibenturkan dalam perdebatan cukai rokok. Iman Zein Project Lead CISDI, juga turut mempertanyakan kebenaran narasi tersebut. Menurutnya hampir setiap tahun Kementerian Keuangan konsisten menaikan cukai tembakau namun produksi rokok tidak mengalami penurunan, malah cenderung meningkat.


“Tahun lalu, produksi rokok di Indonesia meningkat sampai 7,27%. Tahun 2020, Indonesia memproduksi 298,4 miliar batang, namun tahun 2021 produksi rokok naik hingga  320,1 miliar batang. Padahal, di tahun itu cukai rokok naik rata-rata 12,5%. Jadi mana buktinya industri akan merugi jika cukai rokok dinaikan?” tutur Iman.


Senada dengan CISDI, Koordinator Divisi Advokasi Pusaka Indonesia, Elisabeth Juniarti juga menuturkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di ranah pengendalian tembakau.


“Di hilir kita melihat fakta dari data terakhir RISKESDAS perokok anak  terus meningkat menjadi 9,1%, sementeara di hulu, film dokumenter ini berhasil memotret nasib petani tembakau dan buruh rokok belum sejahterah, dimana ada hak yang tidak terpenuhi, seperti jaminan kesehatan, upah minimum rakyat, banyak sektor yang harusnya turut bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ini” tutur Elisabeth.

 

Pemutaran film dokumenter “Di Balik Satu batang” turut dihadiri Narasumber Faisal Amri Tampubolon sebagai Kasubag Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyatakan melihat film tadi geram dan cukup  tidak sesuai pembayaran upah serta standar kesehatan dari perusahaan rokok.


Dan Zulfansyah Ali Syahputra dari Kasubag Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Kota Medan. Medan sangat kental dengan temakau deli. Ia mengakui tanaman tembakau jejak tembakau deli masih ada di Medan. Diakuinya terlalu banyak dampak terhadap rokok, ia setuju kenaikan cukai rokok untuk menurunkan angka perokok.


Di akhir sesi diskusi film, Iman Zein menyatakan bahwa film dokumenter ini membuka mata kita untuk melihat sisi lain dari para pekerja di sektor pertembakauan. “Ternyata di balik satu batang rokok terdapat realita kehidupan petani tembakau yang sesungguhnya. Masih banyak PR, terutama dalam kebijakan pengendalian tembakau, yang harus diselesaikan. Keterlibatan multisektor sangat diharapkan agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengambilan kebijakan,” tutup Iman. (don)

PWI Sumut Minta Forwakes Ikut Sukseskan HPN

    Kamis, Januari 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik meminta Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumut, ikut mensukseskan Hari Pers Nasional pada Februari 2023 mendatang.


"Kita minta kerjasamanya Forwakes dalam mensukseskan HPN dengan menggelar donor darah bersama PMI," sebut Farianda Putra Sinik, saat menerima audiensi Pengurus Forwakes Sumut di kantor PWI Jalan Adinegoro Medan, Rabu (17/01/2023).


Kedatangan para wartawan yang bertugas meliput di bidang kesehatan tersebut guna menyampaikan rencana kegiatan Buka Puasa bersama Forwakes yang diagendakan setiap tahun.


"Saya sebagai ketua PWI mendukung kegiatan Forwakes, yakni Forwakes Berbagi di bulan puasa nanti," katanya.


Bahkan saat Forwakes meminta Farianda untuk menjadi salah satu pembicara di kegiatan Forwakes Berbagi beliau dengan senang menerima tawaran tersebut.


"Tapi begitu pun tolong ingatkan saya lagi, karena saat ini saya masih sangat fokus menjelang HPN, di Februari mendatang," ujarnya.


Farianda memberi support yang lebih pada Forwakes dalam setiap kegiatan. Misalnya jika ingin menggelar donor darah, PWI akan memberikan tempat di kantor PWI.


"Jadi nanti saat HPN, Forwakes boleh menggelar donor darah di kantor PWI, jadi nanti jika sudah koordinasi dengan PMI silahkan pakai gedung ini," ujarnya.


Sementara itu, Ketua Panitia Forwakes Berbagi, Diva Suwanda mengatakan bahwa keinginan Forwakes beraudiensi ke Ketua PWI sekalian memperkenalkan bahwa di Medan punya forum wartawan yang khusus membidangi kesehatan.


"Kita semua sangat berterima kasih kepada Ketua PWI Sumut yang mau menerima kami untuk menyampaikan program kerja Forwakes," katanya.


Forwakes berharap, kedepan PWI Sumut dapat menggandeng Forwakes dalam beberapa kegiatan kesehatan, begitu pun sebaliknya. (don)

Selasa, 17 Januari 2023

Kampung Judi dan Narkoba di Jermal 15 Digrebek

    Selasa, Januari 17, 2023  


PATIMPUS.COM - Petugas Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan menggrebek kampung judi dan narkoba di Jalan Jermal 15 Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan, Selasa (17/01/2024) jam 14.00 WIB.


Dalam penggrebekan itu, petugas melakukan pengecekan di 2 titik yang selama ini dijadikan sebagai lokasi praktek ketangkasan judi ikan dan jakpot serta peredaran narkotika.


Dari ke 2 lokasi diamankan 1 buah mesin judi ikan-ikan, 1 unit Kawasaki Ninja tanpa plat kendaraan, 1 unit Honda Revo, 6 Buah Timbangan Elektrik, 26 Buah alat hisap bong, Plastik klip, Mancis, 4 Sekop sabu2, 1 unit mesin dingdong dan 1 klip daun ganja kering plastik kecil.


Petugas juga mengamankan 1 orang laki-laki yang melakukan provokasi di lokasi saat penggerebekan berinisial RG (31). selanjutnya barang bukti dan 1 orang laki-laki diamankan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk di proses lebih lanjut. (rel)

Dinkes Sumut Butuh Dukungan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

    Selasa, Januari 17, 2023  


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes, mengatakan, masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara butuh dukungan keteladanan semua pihak. 


"Kalaupun masih terjadi kematian, mestinya setelah ada upaya keras kita untuk mengatasi penyebab agar kematian itu menjadi bermartabat," sebut Alwi Mujahit, Selasa (17/01/2023)  saat membuka kegiatan Orientasi Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) di Sumatera Utara. 


Alwi menyampaikan bahwa semestinya AKI AKB di Provinsi Sumatera Utara bisa ditekan dan diturunkan dengan memastikan bahwa setiap kematian diketahui penyebabnya dengan perlu melakukan audit yang benar dan dari hati, agar masalah dapat ditemukan untuk dicarikan solusi dan tidak terulang. 


Kegiatan Orientasi AMPSR Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 17-19 Januari 2023 di Hotel Sibayak Kabupaten Karo ini diikuti perwakilan tim AMP dari 3 Kabupaten dampingan USAID MPHD yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan. 


Satu lagi daerah dampingan Kabupaten Langkat tidak ikut dalam kegiatan ini karena sudah melakukan secara mandiri di Stabat. Pelaksanaan pelatihan orientasi AMPSR merupakan kerjasama USAID – MPHD Sumatera Utara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


Senior Program Manager MPHD – USAID, dr. Apsari Diana Kusumastuti, MARS dalam sesi pembukaan menyatakan bahwa dukungan USAID MPHD untuk pelaksanaan kegiatan orientasi AMPSR ini karena sudah ada amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan RI no 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 


Lebih lanjut dr. Apsari menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas komite AMPSR di tingkat kabupaten kota, mendorong kabupaten / kota untuk melakukan audit kematian maternal dan perinatal sesuai standar pedoman AMP-SR yang telah ditetapkan. 


Selanjutnya kegiatan juga diharapkan mampu menyampaikan panduan AMP-SR terbaru dan formulir-formulir yang digunakan dalam pelaporan kematian maternal dan perinatal. Lebih lanjut dr. Apsari menekankan AMPSR merupakan nadi utama untuk penurunan Kematian ibu dan Bayi. 


Tim AMPSR yang mewakili Kabupaten dampingan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabuapten, Tim RSUD yang terdiri dari Spesialsi Kebidanan dan spesilais Anak, Bidan, Perwakilan Puskesmas dan organisasi profesi (IDI, IBI dan PPNI). Tim AMPSR merupakan tim yang secara formal diatur atau ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Kehadiran tim AMPSR dari 3 Kabupaten yang diundang berdasarkan informasi dari tim MPHD hampir 100%. Hal ini merupakan bukti keseriusan 3 Kabupaten ini untuk bisa memperbaiki proses Audit yang selama ini sudah dilakukan. Dengan adanya Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI, maka proses hari ini membuktikan dukungan USAID MPHD terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah.


Para pelatih atau mentor yang memfasilitasi kegiatan ini cukup beragam. Selain menggunakan para Mentor dari Sumatera Utara, kegiatan juga diperkuat melalui presentasi dari Kementrian Kesehatan. Pada Sesi awal, Kemenkes RI mempresentasikan tentang tentang Kebijakan AMPSR di Indonesia yang disampaikan oleh dr. Florentine Marthatilova dari Tim Kerja Surveilans Gizi dan KIA. Selain itu, dari Kemenkes (dr.Irna Lidiawati, MARS) menyampaikan materi tentang dukungan Akreditasi RS terhadap AMPSR. Sekarang AMPSR menjadi salah satu indikator yang akan diukur untuk Proses Akreditasi Rumah Sakit. 


Kegiatan orientasi AMPSR Sumatera Utara secara konten difasilitasi oleh dr. Nurlely Bethesda Sinaga dari WHO. Tugas dr. Bet mengawal proses pelatihan yang akan berlangsung 3 hari. 


Dalam salah satu sesi, dr. Beth menyebutkan bahwa posisi Sumatera Utara masih tinggi sebagai kontributor AKI AKB di Indonesia. Namun demikian secara palaporan, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara sudah mengalami peningkatan perbaikan. Namun demikian kualitas Audit kematian ibu dan bayi masih membutuhkan perbaikan. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan orientasi sekaligus memastikan Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kemetrian bisa dilaksanakan.  


Sederetan mentor Sumatera Utara ikut memfasilitasi antara lain dr. Ade Rachmat Yudianto, M. Ked (Ped) SpA (K), dr. Iman Helmi Efendi, M.Ked ()G), SpOG (K), Prof.Dr.dr. Sarma Lumbanraja, M.Ked (OG), SpOG (K), dr. Aswan B Nasution beserta tim AMPSR Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


MPHD merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang diatas program pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka upaya penurunan AKI AKB di Indonesia. MPHD bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur. (rel)



Senin, 16 Januari 2023

Empat Maling Aset Pertamina Diciduk Polisi Pangkalan Susu

    Senin, Januari 16, 2023  


PATIMPUS.COM - Empat kawanan terduga pelaku kasus tindak pidana pencurian aset milik PT Pertamina Hulu Rokan, Region I zona I Pangkalan Susu, diamankan petugas kepolisian, Sabtu (14/01/2023) Jam 13.30 Wib. 


Menurut keterangan Kasi Humas Polres Langkat, AKP Joko Suoeno, e empat tersangka masing-masing berinisial Ben (21), B (21), A (33) dan P (28) merupakan warga Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Keempatnya diamankan petugas Polsek Pangkalan Susu.


AKP Joko Sumpeno menyebutkan, sekira Jam 13.15 Wib, Dedi Hardianto seperti biasa bertugas jaga di Posko security PT Pertamina.saat itu Melihat 1 unit mobil Pick up Chevrolet BK 8332 PB, datang dari dalam menuju keluar dari areal Pertamina dan ketika sampai di pos langsung dihentikan. 


Saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Security terlihat ada barang bawaan di dalam bak mobil yang ditimbun dengan muatan pasir. 


Kemudian petugas Pos menghubungi Indra Winata pegawai PT. Pertamina untuk datang ke Posko. Selanjutnya mereka membongkar muatan mobil. 


"Ternyata di dalam bak mobil berisikan 2 buah rantai besi Hauwser panjang sekitar 1 meter dan 1 utas tali tambang warna putih panjang 2,5 meter," tutur AKP Joko. 


Atas kejadian tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Region I merasa dirugikan secara materil sebesar Rp 50.000.000 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu.


"Menindak lanjuti laporan PT Pertamina, Kapolsek Pangkalan Susu AKP Zul Iskandar, SH memerintahkan Kanit Reskrim untuk mengamankan pelaku, serta memproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas AKP Joko Supeno. (raj)

Minggu, 15 Januari 2023

Dua Maling Lembu Diringkus Polsek Besitang

    Minggu, Januari 15, 2023  


PATIMPUS.COM - Sat Reskrim Polsek Besitang Resort Langkat berhasil mengamankan dua pelaku pencurian hewan ternak lembu, belum lama ini.


Tersangka berinisial Cebol (39) dan BA (18) Warga Lingkungan II Bukit Mas Pasar, Besitang. Diamankan saat mengikat 2 ekor lembu tepat di belakang rumah warga di Lingkungan II Sidomulyo, Kelurahan Pekan Besitang. 


Kapolsek Besitang AKP Trisno Carlos Sihite, SH saat dikonfirmasi wartawan melalui Kasi Humas Polres Langkat AKP Joko Sumpeno membenarkan kejadian. 


Waktu itu, korban Kondar Simamora Warga Lingkungan IV Alur Mas Kelurahan Bukit Kubu, Besitang. Menambatkan lembunya di areal kebun PT. Jaya Baru Lingkungan II Sri Mulyo. Selang berapa lama korban pun tidak lagi melihat ternak peliharaannya di tempat. 


"Akibat kejadian, korban merasa rugi Rp. 30.000.0000 dan segera membuat laporan pengaduan ke Mapolsek Besitang, agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI," kata AKP Joko. 


Kapolsek Besitang memerintahkan Kanit Reskrim Ipda W. Situmorang untuk melakukan penyelidikan di TKP dan menangkap siapa pelaku. Setelah info didapat bahwa pelaku sedang berada dibelakang rumah warga.


Kanit Reskrim bersama tim turun kelokasi dan melihat pelaku sedang memegang 2 ekor ternak. "Akhirnya pelaku pun diamankan serta dibawa ke Polsek Besitang dengan barang bukti 1 unit mobil Pick up BK 9684 PI sebagai alat transportasinya," tandasnya.(raj).

Senin, 09 Januari 2023

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

    Senin, Januari 09, 2023  


PATIMPUS.COM - Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. 


Kesepakatan tersebut ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.


Hadir juga Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.


"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).


Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji. Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. 


Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.


"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji," tegas Menag. "Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," lanjutnya.


Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.


"Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," ujar Gus Men.


Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.


"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," tuturnya.


Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan. 


"Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," jelas Tawfiq.


"Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," katanya lagi.


Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.


Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji.


Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (don)

© 2023 patimpus.com.