Gubsu Edy Rahmayadi Harapkan Korban Kebakaran Segera Tempati Rumah Baru

Gubsu Edy Rahmayadi Harapkan Korban Kebakaran Segera Tempati Rumah Baru

PATIMPUS     Rabu, Juni 09, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meninjau pembangunan kembali rumah korban kebakaran di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Selasa (8/6/2021).

Pembangunan sembilan unit rumah permanen untuk korban kebakaran tersebut hampir rampung, dan diharapkan segera ditempati.

Diketahui, akibat kebakaran 13 Maret lalu, ada sembilan unit rumah yang hangus terbakar dan tiga rusak. Jumlah warga yang terdampak sebanyak 15 kepala keluarga (KK). Saat ini, proses pembangunan rumah tersebut sudah mencapai 95%. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk pembangunan tersebut sekitar Rp270 juta.

Rumah yang terbakar tersebut merupakan rumah semi permanen. Agar tidak terjadi hal serupa dan demi kenyamanan masyarakat, Gubernur Edy Rahmayadi membangun rumah permanen untuk para korban kebakaran tersebut.

"Waktu itu kondisinya rusak parah, jadi perlu dibangun ulang, sekarang kita bangun yang permanen. Sudah hampir rampung, diharapkan segera ditempati," kata Gubernur didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Mahfullah Pratama Daulay mengatakan proses pembangunan sudah tinggal finishing. Korban kebakaran sudah ada yang bisa menempati rumah tersebut.

"Semoga dengan bantuan yang diberikan ini dapat memberikan kenyamanan kepada korban kebakaran," ujarnya.

Dikatakan Mahfullah, sebelum terbakar, rumah korban kebakaran merupakah rumah semi permanen sehingga mudah terbakar. Kebakaran bermula dari satu rumah kemudian merembet ke rumah lainnya.

"Sebelumnya rumah rumah tersebut umumnya semi permanen atau dari kayu sehingga mudah terbakar, tapi kini kita bangun permanen, " kata Mahfullah.

Selain Pemprov Sumut, donasi dari pihak kelurahan dan kecamatan juga berkontribusi pada pembangunan rumah tersebut. Mahfullah juga mengajak masyarakat yang masih ingin membantu warga bisa berkoordinasi langsung dengan pihak kelurahan atau kecamatan setempat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada para korban kebakaran tersebut. (rel)

Politisi Muda PKS Soroti 100 Hari Kerja Bobby - Aulia

Politisi Muda PKS Soroti 100 Hari Kerja Bobby - Aulia

PATIMPUS     Selasa, Juni 08, 2021  

PATIMPUS.COM  -   Politisi Muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syaiful Ramadhan, menyoroti terkait 100 Hari Kinerja Walikota dan Wakil Walikota Medan Bobby-Aulia dalam dialog lintas pagi yang dilaksanakan RRI Pro 1 Medan, Senin (07/06/2021).

Bang SR sapaan Syaiful Ramadhan menyampaikan saran, apresiasi dan Kritikannya  terkait 100 Hari kerja Pemko Medan pada acara tersebut. Sebelum menyampaikan catatanya terhadap 100 hari kerja Walikota Medan, menurut syaiful, mengukur kinerja dalam 100 hari dengan kondisi hari ini kurang pas. 

Tapi untuk memberikan spirit kebersamaan sesuai dengan visi PKS 'Bersama Melayani Rakyat' , PKS Sendiri ingin memastikan bahwa seluruh program Walikota dan Wakil Walikota Medan pada saat janji kampanye harus benar-benar dilaksanakan agar dapat mewujudkan Medan Berkah tersebut.  

"Semangat PKS hari ini, ingin memastikan bahwa perubahan yang dituju untuk Kota Medan Berkah harus berada pada jalur yang benar. PKS ingin memastikan bahwa seluruh program yang dijanjikan semasa kampanye seperti, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat bisa benar benar diwujudkan," tegasnya.

Sekretaris DPRD Kota Medan Fraksi PKS ini menegaskan, saat ini PKS memilih bersikap objektif yaitu tidak dalam posisi oposisi maupun pendukung Walikota terpilih. PKS akan berusaha seobjektif mungkin dalam menilai setiap langkah-langkah Walikota.

"Kalau ada kebijakan yang baik dan untuk kemashlahatan warga kota Medan akan didukung dan PKS tak segan-segan menyampaikan apresiasinya, begitu juga sebaliknya jika dirasa ada yang kurang pas maka PKS akan terus mengkritisi," ujar Syaiful.

"Hal ini sudah kami lakukan di DPRD Medan, banyak masukan dan dukungan yg kami berikan kepada Pemko Medan. Contohnya pada terobosan E-parking, PKS sangat mengapresiasi hal tersebut, sebab sejak lama ini sudah kami suarakan sebab dapat menambah PAD kota Medan, dan itu merupakan salah satu solusi di tengah pandemi ini," terang Syaiful.

Diakhir acara, Syaiful Ramadhan yang akrab dikenal Aleg Anak Sungai ini berpesan bahwa 100 hari Kepemimpinan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution - Aulia Rachman menjadi perhatian publik bukan saja menjadi perbincangan di Masyarakat Kota Medan tapi juga sudah menjadi perhatian khusus dari Anggota DPRD Medan.

"Sejak dilantik akhir Februari silam, Bobby-Aulia telah menunjukan sejumlah gebrakan. Namun, kami mengingatkan Bobby-Aulia tetap fokus merealisasikan janji-janji kampaye yang sudah di sampaikan kepada warga Kota Medan", tutupnya Syaiful di akhir acara tersebut.

Blunder KCW

Ini beberapa kebijakan yang menjadi perhatian dan catatan PKS dari 100 hari Kepemimpinan Bobby-Aulia :

1. Dibukanya Kesawan City Walk (KCW) dan Tidak Dilaksanakannya Ramadhan Fair.

Kebijakan ini kami menilai sebagai ketidakmampuan Pemko Medan dalam membaca situasi. Argumentasi Pemko Medan terhadap tidak dilaksanakannya Ramadhan Fair adalah terkait kondisi pandemi. Sementara argumentasi pembukaan KCW lebih ke masalah ekonomi. Buntutnya KCW menjadi persoalan serius terkait upaya penanganan pandemi sehingga terpaksa harus ditutup.

PKS sendiri mendukung upaya menghidupkan UMKM di KCW. Hanya saja, kebijakan hari ini jelas merupakan blunder yang menjadi catatan kita, dimana kemungkinan Wali Kota tidak mendapatkan atau tidak diberi masukan yang valid dari bawahannya atau mungkin bawahannya tidak berani memberi masukan terhadap kondisi sebenarnya.

2. Komunikasi dengan kawan-kawan media yang viral, kami menilai menjadi catatan di 100 hari ini terkait 'kebebasan pers'. Meski pada akhirnya persoalan ini telah reda. Namun, jejak digital akan menjadi catatan bahwa ada komunikasi yang tidak pas dibangun Bobby-Aulia terhadap upaya membangun keterbukaan informasi dan Kebebasan Pers. Meskipun dalam persoalan ini kami meyakini, Bobby-Aulia tidak menghendakinya.

3. Birokrasi, kami memberi catatan penting dalam perjalanan 100 hari ini, pemecatan Lurah, Kepala Lingkungan yang diduga terlibat pungli menjadi kredit point bagi Bobby-Aulia. Ini menjadi terobosan yang baik, sekaligus penguatan kepada bawahan agar benar-benar bekerja dengan  baik dalam melayani masyarakat.

Namun, kita juga menyoroti adanya pengangkatan pejabat Pemko Medan yang pernah terlibat pesta narkoba. Kita melihat ini menjadi catatan penting, persoalan ini menunjukan adanya kemungkinan Bobby-Aulia tidak mendapatkan informasi atau tidak diberi informasi yang valid terhadap tracek record pejabat-pejabat yang diangkat.

4. Penanganan Sampah dan Normalisasi Drainase, kami menilai masih belum maksimal dilaksanakan, walau saat ini penanganan kebersihan sudah dialihkan ke Kecamatan masing-masing. Sampai saat ini kami masih mendapatkan laporan dan temukan sampah dan banjir dibeberapa daerah.

5. Penindakan Bangunan tak berizin,  Fraksi PKS mendukung sepenuhnya, dan akan mendorong dan memberi penguatan agar Bobby-Aulia tidak hanya tegas diawal kepemimpinan tetapi lemah selanjutnya. Ada banyak bangunan Megah tak memiliki IMB tapi sepertinya belum tersentuh. "PKS yakin, Bobby Nasution sudah mendapatkan informasi terkait bangunan megah ini dan publik menunggu aksi selanjutnya".

6. Infrastruktur, terkait hal ini kami memakluminya, karena APBD saat ini yang merancang pemerintah sebelumnya sehingga memungkinkan Bobby-Aulia belum leluasa. Cukup banyak infrastruktur di Kota Medan yg butuh diperbaiki, ini membutuhkan biaya yg tidak sedikit, untuk itu FPKS mendukung langkah-langkah Bobby dalam percepatan peningkatan PAD Kota Medan.

7. Komunikasi Politik, sebagai anak muda dan baru di dunia perpolitikan, Bobby harus banyak belajar dan mendengarkan masukan dari siapa saja, sebagaimana karakter anak medan yg suka berkawan. Bobby jangan segan-segan meminta dan mendengarkan masukan dari PKS, Bobby harus membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Karena Medan ini milik bersama, bukan hanya milik Bobby semata. Kritik dan Saran itu biasa sebab merupakan bagian cinta kita terhadap Kota Medan. (son)

Pemilu di Meksiko Diwarnai Kekerasan, Potongan Tubuh Dilempar ke TPS

Pemilu di Meksiko Diwarnai Kekerasan, Potongan Tubuh Dilempar ke TPS

PATIMPUS     Senin, Juni 07, 2021  

PATIMPUS.COM - Potongan tubuh termasuk dua kepala manusia dilempar ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tijuana, Meksiko.

Kejadian tersebut berlangsung selang satu jam usai TPS dibuka. Pada Minggu (6/6/2021), Meksiko menggelar pemilu sela.

Insiden pelemparan kepala manusia pertama, terjadi satu jam usai TPS di Negara Bagian Baja California dibuka.

Kejadian pertama terjadi saat warga antre untuk memberikan suara. Ketika itu seseorang pria tiba-tiba melempar potongan kepala manusia. Pelaku langsung kabur usia beraksi.

Beberapa jam setelah peristiwa pertama, kepala manusia dan beberapa potongan bagian tubuh ditemukan di TPS lain. Bagian tubuh itu diletakkan di kotak kayu di sebelah kotak suara.

Beberapa bagian tubuh lainnya juga ditemukan dalam tas di TPS berbeda di Negara Baja California, letak Tijuana berada.

Pemilu sela di Meksiko digelar di tengah meningkatnya kekerasan di negara tersebut. Data pemerintah menyebut sejak September 2020, sebanyak 90 politikus tewas terbunuh.

Wilayah Tijuana sendiri merupakan salah satu area paling berdarah di Meksiko. Beberapa waktu terakhir pelaku kejahatan kerap menggantungkan jenazah di jembatan.

Sementara itu, di seluruh Meksiko lebih dari 300 ribu orang tewas sejak pemerintah menyatakan perang terhadap kartel narkotika pada 2006 lalu. Kejahatan terkait narkotika adalah persoalan terbesar di Meksiko.

PFI Medan Kampanyekan Konservasi Berkelanjutan Pada Hari Lingkungan Hidup Se Dunia

PFI Medan Kampanyekan Konservasi Berkelanjutan Pada Hari Lingkungan Hidup Se Dunia

PATIMPUS     Minggu, Juni 06, 2021  

PATIMPUS.COM  -  Di Sumatera Utara, para jurnalis yang berhimpun di dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, memperingati Hari Lingkungan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni di Taman Cadika, Sabtu (5/6/2021).

PFI Medan bersama Coca-cola Europasific Partners Indonesia melakukan raangkaian acaranya, seperti menanam pohon, aksi bersih danau, pameran foto karya anggota PFI, penyerahan CSR Coca-Cola untuk Pandawa Kayak hingga bincang-bincang soal konservasi lingkungan dari sejumlah narasumber berkompeten.

Ketua PFI Medan Rahmad Suryadi mengatakan, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini, mereka berharap kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dapat meningkat. Khususnya di Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini hanyalah sebuah momentum supaya kita bisa tetap mengingat pentingnya keberlangsungan untuk menjaga lingkungan. Sebagai manusia yang hidup di bumi, sejatinya kita setiap hari harus menjaga lingkungan dari kerusakan yang terus terjadi,” ujar Rahmad.

Peringatan ini, kata Rahmad, hanya langkah kecil untuk memulai kepedulian dengan lingkungan dari diri sendiri. Apalagi di tengah pandemik COVID-19 yang masih terjadi. Menanam pohon bisa menambah tingkat kadar oksigen yang berdampak pada kesehatan tubuh.

“Kita hari ini melakukan penanaman pohon. Sebagai jurnalis, kita juga harus memiliki tanggungjawab untuk melakukan proses penyadaran kepada masyarakat. Selain dari pemberitaan, kita juga harus turun langsung melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Jika masyarakat terus peduli dengan lingkungan, yakinlah lingkungan juga akan memberikan dampak yang baik untuk kita,” ujar Rahmad.

 Sementara itu, Corporate Affairs Executive, Northern & Central Sumatera Region Coca Cola Europacific Partnership Angga Harahap mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh PFI Medan. Angga mengatakan, pihaknya siap mendukung kegiatan yang mengangkat tema konservasi lingkungan. Karena selama ini, pihaknya juga berkomitmen memberikan kontribusi terhadap lingkungan.

“Kami di Coca-cola juga punya program yang kami sebut City Clean Up dan Trees Planting. Setiap tahun ini kita lakukan. Kita juga terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Tahun ini kita bekerjasama dengan PFI Medan. Ini bentuk komitmen perusahaan kami terkait kepedulian terhadap lingkungan. Operasional kita juga selalu patuh terhadap peraturan lingkungan. Kita juga terus berupaya berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar kita. Kami apresiasi kepada seluruh yang mendukung acara ini. Harapannya kita semua bisa berkontribusi terhadap kelestarian bumi,” ujar Angga.

Dalam acara itu, PFI Medan juga menghadirkan pembicara berkompeten di bidang lingkungan. Antara lain, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, Muhammad Husni, Founder STFJ Bambang Saswanda dan Direktur Conservation Response Unit (CRU) Aceh Wahdi Azmi.

Dalam diskusi interaktif yang dipandu Youtuber kondang Wak Kombur, ketiga pembicara banyak memberikan pemahaman soal pentingnya kepedulian akan lingkungan. Muhammad Husni mengatakan, perlu kolaborasi antara pegiat lingkungan dan pemerintah untuk efektivitas menjaga lingkungan dari kerusakan. Bagi Husni, jika bisa dimaksimalkan, sinergisitas ini sangat membantu pemerintah, khususnya Kota Medan untuk menjamin lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Lingkungan yang baik, kata Husni, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi, tidak menutup kemungkinan, upaya pelestarian lingkungan juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Salah satu contohnya selama pandemik COVID-19. Tidak sedikit masyarakat yang beralih untuk menggunakan obat-obatan herbal yang bisa ditanam di halaman rumah.

“Ini menjadi salah satu potensi yang baik. Konservasi lingkungan juga harus berkelanjutan. Yakinlah, jika proses konservasi ini bisa dikolaborasi dengan baik maka akan menjadi mata rantai ekonomi yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Berwawasan lingkungan harus berdampingan dengan wawasan ekonomi,” ujar laki-laki yang juga pegiat Pramuka itu.

Sementara itu, Founder STFJ yang juga pegiat di TFCA Bambang Saswanda kembali menegaskan pentingnya peran media dalam konservasi. Para jurnalis harus menjadi pionir paling depan untuk mengawal isu-isu lingkungan. Jurnalis punya tanggungjawab untuk membentuk perspektif publik soal pentingnya menjaga lingkungan.

“Konservasi adalah dunia yang sangat kompleks. Tidak bisa hanya menggelontorkan uang, kemudian konservasi selesai. Perlu peran kolaboratif dari kawan kawan media. Jurnalis harus terlibat aktif dalam persoalan lingkungan. Sehingga publik bisa mendapat informasi yang jernih. Para jurnalis dengan pemberitaannya bisa mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada lingkungan,” ujarnya.

Senada, Direktur CRU Wahdi Azmi juga mengajak para jurnalis untuk terlibat aktif dalam upaya konservasi. Wahdi bercerita bagaimana pengalamannya membangun jaringan jurnalis untuk konservasi gajah di kawasan Aceh.

“Saya selalu menantang, para jurnalis juga ikut berkontribusi dan terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Jurnalis harus punya peran signifikan dalam perlindungan lingkungan. Konservasi ini adalah soal penting. Ada ancaman serius jika kita tidak menjaga alam,” pungkasnya.

Sejarahnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan acara tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Gelaran ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya alam dan penghijauan. PBB pertama kali menetapkan Hari Lingkungan  Hidup Sedunia pada 1972 yang merupakan hari pertama Konferensi Stockholm tentang lingkungan manusia.

Tahun ini, tema yang diangkat adalah Restorasi Ekosistem. Pakistan menjadi tuan rumah dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021.

Peringatan yang digelar oleh PFI Medan juga melibatkan sejumlah lembaga yang fokus pada isu lingkungan. Antara lain, Sumatra Tropical Forest Journalist (STFJ), Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera), Leuser Conservation Partnership, Explore Sumatera, Pandawa Kayak, Perhimpunan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (PPPKS), Vertical Rescue Indonesia (VRI), Sekolah Az Zakiyah, B’Ge Creative Workshop dan Focus Organizer. Seluruh rangkaian acara tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19.  (Son)

PKS Maimun Bersilaturrahim Ke PAC Golkar Maimun

PKS Maimun Bersilaturrahim Ke PAC Golkar Maimun

PATIMPUS     Minggu, Juni 06, 2021  

PATIMPUS.COM -  Suasana keakraban dan kekeluargaan terlihat jelas saat dua partai politik peserta pemilu bertemu di salah satu rumah ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Adalah Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Medan Maimun yang berkunjung ke rumah Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Golkar Medan Maimun Alimin SE, di Jalan Warni Ujung, Kelurahan Sukaraja, Medan Maimun, Jumat (4/6/2021).

Kunjungan tersebut sebagai wujud keharmonisan dan kebhinekaan yang patut dicontoh, walau pun berbeda warna dan baju membuktikan bahwa Kecamatan Medan Maimun adalah salah satu wilayah Kota Medan yang damai dan bersahabat.

Ketua  DPC PKS Medan Maimun Ismalik Syahputra menjelaskan maksud dan tujuan Kedatangan PKS ke PAC Golkar Medan Maimun adalah murni silaturahim dan mengajak PAC Golkar Medan Maimun untuk bekerjasama membangun Kota Medan khususnya wilayah Medan Maimun.

Turut hadir pada silaturahim tersebut Ketua dan rombongan DPC PKS Medan Maimun, Para Ketua Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS se-Kecamatan Medan Maimun. Dari PAC Partai Golkar Medan Maimun juga hadir Pengurus PAC Golkar Medan Maimun, dan para ketua Ranting Golkar se-Kecamatan Medan Maimun.

Pertemuan yang penuh keramahan tersebut membahas tentang perkembangan dan isu Kota Medan Khususnya Wilayah Medan Maimun. Diantaranya adalah persoalan banjir yang terjadi di wilayah tersebut mengingat Medan Maimun dekat dengan Sungai Deli.

Selain membahas banjir, kedua pimpinan parpol di Kecamatan Medan Maimun ini juga saling bertukar pikiran, gagasan dan pengalaman. Keduanya semangat untuk membahas bagaimana Medan Maimun bisa menjadi wilayah yang maju, aman, damai dan masyarakatnya bahagia.

Ismalik berterimakasih kepada Ketua PAC Golkar Medan Maimun dan Jajaran pengurus serta para Ketua Ranting Golkar se-Kecamatan Medan Maimun yang telah menerima dengan ramah kedatangan rombongan DPC PKS Medan Maimun dalam rangka silaturahim.

"Maksud kedatangan kami adalah silaturahim, dan mengajak Golkar Medan Maimun untuk bersama membangun Medan khususnya wilayah Medan Maimun, yang kerap sering terjadi banjir, Kita Ketahui bersama sebenarnya semua tujuan partai sama bagaimana melayani rakyat dengan baik dan memajukan Daerah masing2 dan membahagiakan masyarakatnya tetapi caranya aja berbeda-beda," ujar Ismalik.

Ketua PAC Partai Golkar Medan Maimun Alimin SE juga menyampaikan pendapatnya tentang isu yang telah dipaparkan dari PKS Medan Maimun terkhusus masalah banjir, Alimin telah melaporkan dan memberitahukan tentang hal ini kepada Pimpinan Daerah Golkar.

"Kita sebagai makhluk sosial selalu berhubungan baik dan bergotong royong, kalau kita belajar sejarah organisasi terkadang kita bisa bekerjasama tetapi saat pimpinan kita berbeda cara jadi kita terpisah sementara. Misalnya Pilkada saat ini kita kerjasama, pilkada berikut bisa kita berbeda dan terpisah sementara, terkait banjir telah kita bahas ke Pimpinan Daerah." ujar Alimin. 

Alimin juga berterimakasih kepada DPC PKS Maimun dan Rombongan yang telah sudi bersilaturahim kepada PAC GOLKAR Medan Maimun. 

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) PKS Kelurahan Aur, Suwandi berharap bahwa pertemuan ini akan menghasilkan suatu kerjasama yang baik dalam memajukan Medan Maimun, semua persoalan yang terjadi di wilayah Maimun bisa di atasi bersama, dan semoga dengan Bersahabatnya kedua Pimpinan Cabang Medan Maimun dari PKS dan Golkar Wilayah Medan Maimun bisa maju, berkembang, damai, aman dan bersahabat. (son)

BKM Al Hasanah Mulai Renovasi Menara Masjid

BKM Al Hasanah Mulai Renovasi Menara Masjid

PATIMPUS     Minggu, Juni 06, 2021  

PATIMPUS.COM - Setelah terbentuknya panitia,  Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al Hasanah, memulai pelaksanaan Renovasi Menara Masjid secara bergotong-royong yang berada di Jalan Merpati I, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu (5/6/2021).

Pelaksanaan renovasi masjid tersebut dikoordinir langsung Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Menara Masjid Al Hasanah, Faisal Rahman Panjaitan SE.

"Ini adalah hari pertama pelaksanaan pekerjaan renovasi pembangunan menara dan berharap dukungan dana serta doa dari semua pihak agar pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan," ujarnya.

Dia optimis semoga renovasi menara ini sesuai dengan yang diharapkan, dan mengajak masyarakat muslimin dan muslimat agar sama-sama membantu demi terselesaikannya pembangunan menara masjid tersebut, sebab merupakan impian dari seluruh masyarakat khususnya di Perumnas Mandala ini.

Faisal juga berharap agar pembangunan menara masjid ini mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait.

Sementara itu Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al Hasanah, H Bahrum Hasibuan, mengatakan menara masjid ini masih terlalu kependekan dan agar lebih baik menara itu ditinggikan agar seimbang sesuai dengan bangunan masjidnya.

Ada pun susunan Kepanitiaan Renovasi Pembangunan Menara Masjid Al Hasanah tahun 2021 ini terdiri dari Penanggungjawab yakni Ketua BKM Al Hasanah, Ketua STM Al Muhajirin dan Kepala Lingkungan A dan B.

Sedangkan untuk Ketua Panitia Faisal Rahman Panjaitan, SE, Ketua I Muhammad Haris Muammar, Ketua II, Helmi.

Sekretaris Panitia Syarifuddin SE, Sekretaris I, Chairuddin Hutasuhut, Sekretaris II, Amrizal dan Bendahara Panitia H Syafran Tanjung.

Seksi-seksi terdiri dari Seksi Dana, Ketua Reza Pahlevi Lubis dengan anggota terdiri dari Zulkifli, Yudhi Hamdani Nasution, Juherman, Hudayah, T Harun Harahap, Akmaludin, Fahmi dan Helmi Sirait.

Seksi Humas, Ketua H Hamzah Nasution dengan anggota terdiri dari Zoelkifly Issa, Marasutan Harahap, M Yunus Nasution dan Heru Kurnia.

Seksi Pembangunan, Ketua Suhadak dengan anggota yang terdiri dari Ir Teddy Syahputra, Herman Lubis, H Asrianto dan Massaib Harahap serta Seksi Keamanan terdiri dari Misran Waruwu sebagai Ketua dan Nasution sebagai anggota. (son)

Buat Konten Sambil Merokok, Wakil Walikota Medan Langgar Perda KTR

Buat Konten Sambil Merokok, Wakil Walikota Medan Langgar Perda KTR

PATIMPUS     Sabtu, Juni 05, 2021  

 

PATIMPUS.COM - Wakil Walikota Medan Aulia Rachman mendapat kecaman sejumlah tokoh masyarakat berkaitan dengan konten yang diunggah di media sosial  Instagram atas nama #bungauliarahman.

Dalam konten yang diunggah tersebut terlihat Aulia Rahman sedang duduk di sebuah kafe berdialog sambil merokok bersama dengan dua rekan lainnya yang juga sambil merokok. 

Kritik tersebut antara lain langsung disampaikan oleh Muhri Fauzi Hafiz, mantan anggota DPRD Sumut. Menurut Muhri konten tersebut menunjukan Aulia Rahman tidak memiliki keteladanan yang baik karena aktivitas merokok di tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok itu justru dilanggar.

"sebelum tanyang, maunya #bungaulirahman memperhatikan dengan baik, sebab yang akan menonton video ini banyak, tak hanya usia dewasa. Rokok ini tak baik. Selain itu Pemko Medan punya Perda no 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Saran saya sebaiknya dihapus saja video ini. Perbaiki prilaku  pemainnya, silahkan tayang kembali." demikian komentar Muhri di komen konten tersebut. Namun sejak konten tersebut ditayangkan hari jumad (4/6/2021) konten itu belum juga dihapus dan sudah tayang lebih dari 3000.

Muhri juga menyampaikan kekecewaannya pada Aulia dalam wawancara media, Sabtu (5/6/2021).

Tentu tindakan Aulia Rachman dalam video itu, berakibat buruk bagi citra kota Medan yang sedang jadi perhatian secara nasional. Apalagi kota Medan sudah memiliki Perda kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

"Ya, bisa bilang bahwa video Aulia Rachman itu kategori pelanggaran atas perda yang sudah disepakati antara DPRD kota Medan dan Pemerintah kota Medan juga pastinya disepakati oleh sebagian masyarakat kota Medan," ujar Muhri Fauzi Hafiz, yang juga ketua perkumpulan Masyarakat Demokrasi-14 Sumatera Utara (Pede-14 Sumut) kepada wartawan, di Medan, Jumat (4/2/2021).

Selain Muhri, kritik juga disampaikan oleh Direktur Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda. Tindakan merokok dan dipublikasikan di Media ini jelas sudah menunjukan keteladan yang buruk.

"Pertama, sebagai pejabat pulbilk, seorang Walikota dan wakilnya, seharusnya mengkampanyekan Perda KTR, dan mengimplemenyasikan perda tersebut dan bukan menjadi pelaku pelanggaran perda itu sendiri. Karena kalau kita lihat, Aulia merokok justru di kawasan tanpa rokok. Yang kedua, konten tersebut disebarkan di media sosial, ini jelas menjadi preseden buruk, baik bagi jajaran Pemko Medan, maupun bagi madyarakat khususnya anak anak," ujar OK Syahputra. 

OK menegaskan apa yang dilakukan walikota dan pemeran pendampingnya harusnya mendapat tindakan keras.

Hal yang sama juga disampaikan koordinator Nort Sumatera Youth Tobaco Control Movement (NSYTCM) Zulkadri yang kecewa dengan tindakan Wakil Walikota Medan dengan kontennyang disebarluaskan tersebut. Karena belum lama ini, berkaitan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) pada 31 Maret 2021 satu lalu jelas kelompok pemuda menyampaikan rekomendasi. Diantara rekomendasi tersebut agar Walikota Medan melarang pejabat untuk metokok di ruang pablik.

"Ini sangat mengecewakan, seorang wakil Walikota justru tidak perduli dengan nasib anak bangsa. Rokok itu merusak generasi muda. Tetapi Wakil Walikota seolah berkampanye merokok," ujar Zulkadri.

Sebagai informasi, pada HTTS lalu, kelompok pemuda NSYTCM mendatangi kantor Walikota untuk menyampaikan rekomendasi mereka, agar Pemko Medan menegakan aturan Perda KTR. (don)

Ini Nama Kuntilanak Yang Tinggal Bersama Sara Wijayanto

Ini Nama Kuntilanak Yang Tinggal Bersama Sara Wijayanto

PATIMPUS     Jumat, Juni 04, 2021  

PATIMPUS.COM - Memiliki indera keenam merupakan kelebihan seseorang bisa melihat segala makhluk tak kasat mata. Termasuk salah satunya Sara Wijayanto artis yang istri dari Demian Aditya.

Sara mengaku sangat senang bisa dipercaya memiliki kelebihan seperti ini di saat orang lain tak punya. Hal ini ia ungkapkan dalam kontennya bersama Boy William yang bertajuk #5menitaja. 

Dalam video berjudul SARAH WIJAYANTO: ADA KUNTI TINGGAL SAMA GUE! | #5MENITAJA yang tayang di kanal YouTube Boy William, Sara mengatakan hidupnya menjadi lebih berwarna saat ia bisa melihat kehidupan makhluk lain di sekitarnya, selain manusia. 

"Sangat menyenangkan. Capek, tapi lebih colorful, ya. Bisa dibilang begitu," ujar Sara sambil tertawa.

Sara Wijayanto Lebih Takut kepada Manusia ketimbang Hantu

Sebagai seorang indigo, Sara mengatakan bahwa dirinya memang sudah terbiasa melihat makhluk tak kasat mata. Bahkan, pemain film The Doll ini lebih takut kepada manusia ketimbang hantu-hantu yang sering dilihatnya. 

"Yang paling seram buat aku itu malah manusia. Dendamnya manusia, toxic-nya manusia. Ya, itu lebih mengerikan daripada hantu. Sifat manusia itu lebih seram, iri, dengki, serakah, its like pure evil," ujar Sara. 

"Kalau ekspresi lo saat melihat hantu?" tanya Boy. 

"Are you, okay?" jawab Sara sambil kembali tertawa. 

Sara Wijayanto Tinggal Bersama Kuntilanak Bernama Gadis

Dalam kesehariannya, Sara memang tak asing lagi bertemu dengan hantu. Ia mengakui sosok yang paling sering ditemuinya adalah kuntilanak. 

Bahkan, Sara mengaku bahwa ia juga tinggal bersama kuntilanak di rumahnya. Sosok yang dipanggil tante Kun ini paling menarik buat Sara untuk diajak berkomunikasi. 

"Ada salah satunya, tante Kun. Setelah tahu namanya Gadis, dia ada di rumah sekarang,” ujar Sara.

"I let her stay. Aku bilang, ya, sudah sampai kamu bisa berproses. Not forever but i'm gonna let her to stay," tambahnya.

LBH Medan Minta Persoalan Lahan Eks HGU PTPN II, Polisi Harus Netral

LBH Medan Minta Persoalan Lahan Eks HGU PTPN II, Polisi Harus Netral

PATIMPUS     Kamis, Juni 03, 2021  

PATIMPUS.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta kepada pihak kepolisian atau Kapolres Pelabuhan Belawan bersikap netral dan berhati-hati mengabulkan permohonan pihak PTPN II, perihal pengamanan pengosongan dan pemagaran khususnya areal perumahan pensiunan karyawan PTPN II.

Lahan tersebut puluhan tahun telah ditempati pensiunan yang diyakini eks HGU PTPN II berlokasi di Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Sebab persoalan ini adalah persoalan yang mengandung unsur keperdataan dan saat ini sudah di adukan ke Komisi A DPRD Provisi Sumatera Utara dan akan di adakan rapat dengar pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan, M Alinafiah Matondang SH MHum, Kamis (03/6/2021) kepada sejumlah wartawan atas dasar pemberitaan di salah satu media online yang berjudul bahwa "Terkait Kisruh di Lahan PTPN II, Kapolres Belawan : Kita ingin Mediasi Bukan Mengintimidasi" dan juga mengatakan "... kalau memang pensiunan itu merasa itu tanah mereka silahkan gugat secara hukum,..".

"Dalam hal ini Kapolres terkesan berat sebelah, oleh sebab pensiunan yang menguasai lahan dan hanya mendapat uang pensiun seratus ribu lebih saja digiring untuk menggugat perusahaan plat merah yang memiliki banyak sumber daya tersebut yang seharusnya Kapolres lebih melindungi pihak pensiunan sebagai pihak yang lemah karena pihak pensiunan saat ini masih menguasai lokasi tanah dan perumahan, nah seharusnya Kapolres dalam hal ini lebih kepada mengajurkan kepada PTPN II lah yang menggugat pihak pensiunan bukanlah pensiunan yang menggugat pihak PTPN II," jelasnya Ali.

Ditambahkan Ali lagi, bahwa berdasarkan berita kita yang terakhir, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mengakomodir tuntutan pensiunan yang dalam waktu dekat akan direncanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan lahan eks HGU yang saat ini di tempati oleh pensiunan.

"Jadi harapannya dalam hal ini pihak kepolisian netral dan tidak terlibat dalam persoalan ini, sebab pertama karena ini persoalan ini adalah keperdataan kemudian permasalahan ini kita sudah adukan kepada Komisi A DPRD Sumatera Utara," ungkap Ali lagi.

Ali juga mejelaskan bahwa LBH Medan, Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang lalu telah menyurati Direktur Utama PTPN II dengan nomor 118/LBH/PP/V/2021 untuk menanggapi surat dari Kuasa hukum PTPN II ini dengan tembusan ke pihak Polres Pelabuhan Belawan dan menjelaskan bahwa kliennya diberikan izin dalam menempati rumah dinas tersebut sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tidak diberikannya Santunan Hari Tua (SHT) atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan.

"Bukan hanya itu saja, bahwa sesuai hasil kerja Panitia B Plus atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, terdapat areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang (eks HGU) seluas 5.873 hektar yang diperuntukannya terdiri dari salah satunya permohonan pensiunan seluas 558, 35 hektar, dan hal ini dapat dibuktikan salah satunya sesuai dengan informasi publik yang terdapat pada website interatif BPN (https://bhumi.atrbpn.go.id.-red)," sebut Ali untuk menjelaskan kepada wartawan.

Kembali lagi Ali menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahawa di dalam surat yang dilayangkan kepada Direktur Utama PTPN II bahwa diketahui peta situasi sebagaimana berita acara peninjauan Lapangan dan pengambilan Titik Koordinat pada tanggal 31 Maret 2021 lalu, diterbitkan oleh BPN Deli Serdang adalah merupakan Bidang Tanah Kosong (bukan HGU) seluas 68809.85 meter persegi. (don)

Tahun Ini Indonesia Tak Berangkat Haji, Ini Kata Menag

Tahun Ini Indonesia Tak Berangkat Haji, Ini Kata Menag

PATIMPUS     Kamis, Juni 03, 2021  

PATIMPUS.COM - Indonesia tahun 2021 tidak memberangkat calon jemaah hajinya. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan keselamatan para calon jemaah haji di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Keputusan itu diumumkan pemerintah lewat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto hingga sejumlah petinggi organisasi Islam  Gedung Kemenag, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Berikut penjelasan lengkap Menag soal Indonesia tak berangkatkan jemaah haji 2021:

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI bersama Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka. Yang saya hormati bapak Faisal Zaini Sekjen Pengurus Besar NU dan kita hormati Sekjen Majelis Ulama Indonesia dan bapak Kepala BPKH yang sudah hadir bersama-sama kita untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 H atau 2021 Masehi.

Saya sampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama kaum muslimin Indonesia, khususnya para calon jemaah haji Indonesia.

Pemerintah sudah mengambil keputusan setelah berdiskusi dan berdialog panjang dengan Komisi VIII DPR RI juga setelah melakukan persiapan-persiapan sejak 24 Desember dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi COVID-19 melakukan diplomasi-diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia dan tentu saja mempersiapkan segala sesuatu kesiapan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi untuk pelayanan dalam negeri.

Sistem kita sudah siap asrama juga sudah siap dan seluruh protokol kesehatan yang harus dilakukan selama masa pandemi juga sudah kita siapkan.

Kita juga tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih juga belum berlalu, Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemi COVID-19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik.

Atas beberapa pertimbangan tersebut dan komunikasi dari hati ke hati selain dengan DPR RI kami berkomunikasi juga dengan para alim ulama dan pimpinan ormas islam tentu dengan penyelenggara haji dan umrah khusus, biro perjalanan haji yang kita kenal, juga berdiskusi panjang dengan BPKH yang menjadi ujung tombak pelayanan haji di lapangan.

Kami pemerintah menerbitkan keputusan Menag Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H 2021 M.

Saya akan bacakan kepada seluruh masyarakat Indonesia kaum muslimin di Indonesia dan para calon jemaah Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang maha esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang:

A. Bahwa menunaikan haji adalah wajib bagi ummat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi di perjalanan di Arab Saudi.

B. Bahwa kesehatan keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi

C. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19

D. Bahwa dalam ajaran islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqasidus syariah selain menjaga agama akal keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam pendapat penetapan hukum atau kebijakan pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Bahwa sebagai akibat pandemi COVID-119 dalam skala lokal dan global pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 1442 H 2021 masehi

F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan bagi pelayanan jemaah haji

G. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jemaah haji dan mencermati aspek teknik persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas Arab Saudi komisi 8 DPR dalam rapat kerja masa persidangan ke-5 tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi

H. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a b c d e f dan g perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi

Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi

1. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 M bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021.