Uang Redenominasi Rp100 Berwajah Jokowi, Hoax

Uang Redenominasi Rp100 Berwajah Jokowi, Hoax

PATIMPUS     Senin, Februari 08, 2021  

PATIMPUS.COM - Bank Indonesia (BI) menegaskan, hingga saat ini belum meluncurkan uang rupiah varu yang sufah diredominasi. Pernyataan itu menanggapi viralnya video redenominasi di media sosial.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memastikan bahwa uang kertas yang ada dalam video yang viral itu adalah hoax.

Erwin menjelaskan, BI dan pemerintah memang memiliki rencana redenominasi rupiah. Namun untuk menjalankannya akan sangat ditentukan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

"Walaupun sebenarnya tidak akan mengubah daya beli dari uang yang kita punya, kondisi tersebut akan menentukan akseptasi masyarakat. Artinya, plesetan atau bahkan hasutan seperti dalam contoh Instagram tadi itu bisa terjadi dalam skala yang luas, sehingga kondisi sosial, politik dan ekonomi yang stabil menjadi sangat penting dalam implementasi redenominasi," terangnya. 

Sebelumnya, uang pecahan Rp100 perak bergambar Jokowi ramai diperbincangkan warganet.

Pecahan uang bergambar Jokowi ini pernah diperlihatkan oleh Akun Instagram @jakarta.keras pada Minggu (7/2/2021).

Dalam video yang dibagikan, tampak uang didominasi warna merah bergambar Presiden Joko Widodo.

"Katanya Indonesia mau Redenominasi. Jadi mata uangya mau di kecilin nominalnya, kaya Dollar gitu. Rp 1000 = Rp 1, Rp 50.000 = Rp 50, Rp 100.000 = Rp 100. Gimana? pada setuju?" tulis narasi di Instagram itu.

Netizen pun ramai-ramai menyerbu laman komentar. Banyak di antara mereka yang ingin uang hanya diisi oleh foto Presiden Soekarno saja.

Seperti yang disampaikan akun @ainixxxxx.

"Setuju tpi foto yg dikertas tetep soekarno hatta ,yakali buakn pahlawan."

"setuju , tapi foto yang di kertas nya di ganti," tulis akun @ngestixxxx. (don/sub)

BI : Gunakan Dirham Dan Dinar Untuk Transaksi Di Pasar Bisa Dipenjara

BI : Gunakan Dirham Dan Dinar Untuk Transaksi Di Pasar Bisa Dipenjara

PATIMPUS     Jumat, Januari 29, 2021  

PATIMPUS.COM - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengingatkan soal kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti diatur dalam UUD 1945 dan juga UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hal itu dikatakannya terkait sebuah video viral menunjukkan aktivitas Pasar Muamalah yang dalam transaksinya menggunakan dinar dan dirham. 

"Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Erwin melalui keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Pasal 23 B dalam UUD 1945 yang dimaksud Erwin berbunyi, "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang." Sementara dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan sebagai berikut:   

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:  

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;  

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi  

dengan uang; dan/atau  

c. transaksi keuangan lainnya  

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik  

Indonesia.

Adapun soal sanksi dan ketentuan pidana penjara hingga denda atas pelanggaran pasal tersebut, diatur dalam Pasal 33 pada undang-undang yang sama. Bunyinya:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:  

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;  

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi  

dengan uang; dan/atau  

c. transaksi keuangan lainnya  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana  

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan  

pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus  

juta rupiah).

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan Erwin, Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah.

"Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI," ujarnya. 

Bank Indonesia, lanjut Erwin, berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat rupiah bersama dengan Otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. 

Sebelumnya sebuah video di akun Youtube milik Arsip Nusantara itu yang diunggah sudah lebih dari setahun silam, 27 Agustus 2019, menunjukkan aktivitas Pasar Muamalah yang transaksinya menggunakan dirham dan dinar untuk mencegah riba.

Dari keterangan di dalam video tersebut, diketahui aktivitas perdagangan Pasar Muamalah itu berlangsung di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok. Pasar Muamalah sudah berada di Kelurahan Tanah Baru sejak 2001.  

Pada potongan gambar video terdapat sejumlah makanan dan kebutuhan lain yang ditulis dengan harga barang dengan mata uang dirham dan koin dinar. Selain itu, penjual dan pembeli juga bisa bertransaksi dengan bertukar barang (barter), salah satunya dimaksudkan untuk mencegah riba. 

"Jadi di pasar ini tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada riba, dan pastinya ada pengawas," kata Ibrahim Adji, yang menjelaskan aktivitas Pasar Muamalah di video tersebut. (don/kum)