Bersama Para Kader, Taufan Damanik Merancang Arah Politik 2024

Bersama Para Kader, Taufan Damanik Merancang Arah Politik 2024

PATIMPUS     Sabtu, Juni 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) masih lama lagi, namun suhu politiknya mulai terasa.

Masing-masing kandidat mulai unjuk gigi dan kekuatan, baik dari Partai Politik (Parpol), Calon Kepala Daerah maupun Calon Presiden (Capres) guna bersaing di pentas politik 2024 mendatang.

Sementara itu, Ahmad Taufan Damanik, tampaknya mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi suhu politik di tahun 2024. Ditemui di kediamannya di Medan, Ketua Komnas HAM RI ini mengatakan dirinya bersama beberapa kader dari sebuah lembaga NGO di Medan, sedang berdiskusi guna merancang arah politiknya di tahun 2024 mendatang.

"Suhu politik mulai membanjiri tanah air, padahal masih jauh lagi. Nah, kami juga mempersiapkan diri dan merancang itu untuk 2024. Kemana nanti arahnya, itu akan kita tentukan nanti," ujar pendiri Yayasan KKSP Medan yang telah melahirkan ribuan kader di Sumatera Utara ini, kepada patimpus.com, Jumat (19/6/2021).

Putra asal Kota Pematangsiantar ini melihat, suhu politik menjelang Pemilu dan Pilpres sudah sangat memanas. Bahkan persaingan antara calon Presiden pengganti Jokowi, telah terjadi sikut menyikut. Parpol juga mulai mempersiapkan dirinya untuk membangun jaringan yang lebih kuat.

"Di pusat suhunya mulai meningkat dan bisa-bisa Ganjar dan Anies kemungkinan bisa berpasangan," sebut Taufan Damanik, yang pernah pernah menjadi wakil Indonesia untuk Komisi Hak Anak dan Perempuan ASEAN (ACWC) ini.

Dosen USU pengurus beberapa organisasi hak asasi internasional ini juga menambahkan, di Sumatera Utara sendiri, untuk Pilgubsu sudah mulai ada pergerakan dari masing-masing kandidat, walau pun mereka masih meraba-raba siapa pasangan mereka nantinya.

Mengenai pemilu serentak yang banyak menelan korban jiwa dari petugas panitia penyelenggara pada 2019 lalu, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, semoga hal tersebut tidak terulang kembali pada 2024 mendatang.

"KPU diharapkan bekerja lebih baik, sehingga tidak terulang lagi kasus kematian ratusan petugas, mampu kerkoordinasi dengan banyak pihak dan profesional sehingga Pemilu bisa lebih dipercaya baik proses mau pun hasilnya," terang Taufan Damanik.

Taufan mengingatkan, krisis ekonomi kian parah, karena itu pemimpin masa depan mesti tangguh mengonsolidasi semua elemen bangsa untuk bekerja bersama menghadapi krisis tersebut. Sebagai Ketua Komnas HAM, dia melihat ada gejala persatuan kebangsaan ini terkoyak, dan gejala ini mesti segera diatasi sebab tantangan ke depan sangat berat.

"Masa depan politik kita akan sangat ditentukan pada Pemilu 2024, jangan biarkan pergesekan politik berbasis sentimen agama. Itu berbahaya, bisa menimbulkan kekerasan politik dan disintegrasi. Masyarakat kita plural dan mesti disiapkan untuk bisa hidup berdampingan secara damai," pungkasnya.

Pemimpin 2024 nanti hendaknya juga mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan pengetahuan, menegakkan disiplin sosial karena pandemi kelihatannya masih akan melanda dunia.

Untuk itu lah Taufan mengajak kader-kadernya bersatu kembali guna mengajak masyarakat menghadapi tantangan politik 2024.

Disinggung soal kemana arah politiknya pada tahun 2024 mendatang, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, hal itu sedang dikonsolidasikan dengan kader. Bisa saja di Sumatera Utara, atau pun di tingkat nasional. (don)

Komnas HAM Khawatir Kekerasan Meningkat Pasca Status Teroris KKB Papua

Komnas HAM Khawatir Kekerasan Meningkat Pasca Status Teroris KKB Papua

PATIMPUS     Kamis, April 29, 2021  

 

PATIMPUS.COM - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI sangat kuatir atas kemungkinan eskalasi kekerasan, setelah penetapan status teroris untuk kelompok perlawanan bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam rilisnya yang diterima wartawan, Kamis (29/4/2021), Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pihaknya tentu saja mengutuk keras berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata, baik yang ditujukan kepada orang sipil mau pun kepada aparat keamanan.

"Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua yang disampaikann ke Komnas HAM selama ini selalu menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Polri-TNI dan pejabat pemerintahan lainnya," sebut Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menjelaskan, pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini, belum berhasil dan masih menyisakan banyak catatan kekerasan dan pelanggaran HAM, baik dari aparat mau pun dari kelompok bersenjata yang ingin merdeka. 

"Karena itu, di dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pihak pemerintah sudah kami sampaikan keinginan untuk mengkaji ulang pendekatan keamanan yang selama ini belum berhasil dengan lebih mengedepankan jalan damai dan pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

Komnas HAM bahkan sudah mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan berbagai kelompok di Papua dan berencana akan semakin mengintensifkan jalan damai tersebut. Inisiatif ini disambut baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. 

"Namun, kebijakan baru yang mengubah status KKB menjadi organisasi teroris, kami kuatirkan akan mengubah situasi sosial politik di Papua menuju jalan buntu penyelesaian yang damai tersebut," pungkasnya.

Selanjutnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, mendesak organisasi masyarakat Papua yang melakukan gerakan bersenjata untuk menghentikan aksi-aksinya dan menempuh jalan damai bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih bermartabat dan manusiawi. Tindakan-tindakan kekerasan akan semakin menjauhkan tujuan damai di Papua dan pembangunan yang sangat diharapkan rakyat Papua. Tindakan kekerasan juga menambah daftar Panjang penderitaan rakyat Papua.

"Didukung tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Komnas HAM RI akan terus melakukan pemantauan atas kemungkinan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua. Kami juga mengajak seluruh aktifis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat sipil  secara aktif memperjuangkan Papua agar bebas dari kekerasan serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga kembali mengingatkan janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Wamena-Wasior dan Paniai mau pun kasus-kasus lainnya sehingga penegakan hukum dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi berstatus teroris Papua, karena menganggap melakukan teror terhadap warga sipil, tokoh agama dan aparat TNI-Polri. Puncak melabelkan teroris kepada KKB Papua ketika Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjend TNI I Putu IGP Dani Nugraha Karya, gugur ditembak KKB Papua. (don)