PATIMPUS.COM - Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Jokowi diwarnai dengan berbagai berita pembangunan infrastruktur, tapi ternyata abai pada pembangunan karakter dan jiwa bangsa ini.
Hal ini menjadi sorotan Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekspresi Iman (LPPEI), James E. Simorangkir, ia melihat adanya persoalan yang sudah menurutnya sudah menjadi krisis yakni rasa keadilan.
Menurut James, banyaknya kelemahan dalam hal persoalan keadilan terutama dibidang hukum, dan dalam kondisi saat ini, sejumlah persoalan keadilan umumnya ditambah putusan-putusan hakim dipengadilan, masih terlihat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ada beberapa contoh persoalan hukum sedang viral, seperti kasus Vina, putusan hakim pengadilan negeri surabaya membebaskan terdakwa kasus pembunuhan dan masih banyak lagi lainnya, sehingga menimbulkan pro kontra penilaian di tengah-tengah masyarakat yang membuat citra negatif dari kinerja para hakim dalam membuat keputusan.
Memang kasus-kasus tersebut merupakan kasuistik. Namun, menurut James tidaklah etis menjustifikasi citra negatif itu seolah-olah semua hakim tidak memiliki rasa keadilan.
James juga melihat dalam konteks lingkup kerja hakim, ternyata para hakim itu sendiri juga merasakan dan mengalami adanya ketidakadilan.
James mendapatkan informasi dari sejumlah media massa dalam beberapa hari terahir ini, adanya para hakim di seluruh Indonesia menyatakan cuti bersama dengan kata lain mogok massal.
Alasannya, adanya ketidakadilan yang dirasakan para hakim di seluruh Indonesia menyangkut kesejahteraan yakni gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik selama 12 tahun terahir ini.
"Kita patut merefleksikan aksi para hakim itu, dalam konteks situasi ketidakadilan yang sering dialami masyarakat. Kita sepatutnya menghargai aksi cuti bersama para hakim sebagai ekspresi hati nurani mereka menyikapi persoalan kesejahteraan mereka," ungkap James E Simorangkir kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/10/2024).
James menegaskan lagi, Aksi para hakim itu tentu memicu pertanyaan mendasar tentang relasi keadilan dan kesejahteraan, jika dikaji lebih mendalam, banyak pejabat publik dengan kesejahteraan lebih dari cukup malah menjadi terpidana kasus-kasus korupsi, sehingga adanya dilema moral serta konflik moral dalam situasi ini.
"Tentu saja kita harus mencari solusi secara komprehensif masalah masalah ini, mencari akar persoalan. Sebab para hakim merupakan penjaga tegaknya hukum yang berkeadilan, benteng terahir rakyat mencari keadilan. Semestinya kesejahteraan mereka diperkuat agar mereka mampu mengaktualisasikan keadilan dalam putusan-putusan hukum yang mengikat tersebut," tegas James lagi.
"Kita harus menghentikan upaya upaya pembelokan konstitusi dan merubah undang undang hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan. Kita harus renungkan bersama, tak ada keadilan tanpa perdamaian, dan rasa damai tak akan terwujud jika kesejahteraan rakyat tak merata," tambah James lagi.
Kondisi ini, menurut James tentunya menyita perhatian semua kalangan masyarakat sebab saat ini, perasaan rakyat tengah mengalami sejumlah persoalan kesulitan ekonomi.
James pun berharap kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, agar memberi prioritas pada pembangunan karakter bangsa, dengan memberantas korupsi dan memungkinkan rakyat memperoleh keadilan melalui peningkatan kesejahteraannya.
"Semoga pemerintahan pak Prabowo ke depan tidak melanjutkan yang buruk dari pemerintahan sebelumnya, tapi dapat mengembangkan solusi moral bagi pembangunan Indonesia di masa depan," tutup James E Simorangkir. (Soni)
Tidak ada komentar:
Write Berikan komentar anda