PATIMPUS.COM - Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan, menggelar aksi unjuk rasa dengan mengendarai puluhan Angkutan Kota (Angkot) di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023).
Aksi damai tersebut dimulai dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) lalu longmarch dan menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk kembali menyuarakan aspirasi.
Koordinator aksi Roni Al Hadi dalam orasinya mendesak Presiden Joko Widodo bersikap untuk netral dan tidak Cawe-cawe dalam Pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang.
Selain itu, pada Pemilu 2024 mendatang, Selain harus bersikap netral, menurut Roni, kedepannya, Presiden Jokowi juga harus mendorong pelaksanaan demokrasi menjadi lebih baik.
"Kami dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Presiden Jokowi tak perlu khawatir bahwa pelaksanaan program yang sudah dicanangkannya tidak dilanjutkan. Pergantian presiden adalah hal normatif dan pelaksanaan program pemerintahan Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan," tegas Roni.
Selain itu, Aliansi Massa tersebut menyoroti sistem pemilu yang masih samar-samar antara proporsional terbuka atau tertutup. Massa menilai, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tertutup, maka akan terjadi kemunduran pada demokrasi di Indonesia.
"Kita mendesak agar MK bisa bersikap bijak dalam memutuskan urusan yang saat ini menjadi keresahan ditingkat nasional ini," tegas orator massa
Massa juga mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi, apabila MK memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan proporsional tertutup.
Sebelum membubarkan diri diakhir orasi, massa tersebut juga meminta agar Presiden Jokowi bisa memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, jujur dan adil bagi semua pihak dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menegaskan agar membiarkan Pemilu 2024 berjalan alami sehingga rakyat Indonesia bebas memilih apa yang menjadi pilihan yang terbaik bagi mereka.
Sementara itu, Mhd Haris Armadja salah satu dari massa Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan yang ikut serta dalam aksi damai mengatakan dirinya mendukung aksi damai ini dan juga bersyukur kegiatan tersebut berjalan damai dan tertib.
Haris yang mengaku warga Amplas ini juga menginginkan agar pemerintah yaitu Presiden harus bersikap netral dalam hal pencapresan dan tidak ikut dalam aksi Cawe - Cawe.
"Alhamdulillah aksi Aliansi Masyarakat Sumut untuk perubahan hari ini berjalan damai dan tertib, sesuai dengan keinginan kita bersama aksi damai ini menuntut agar pemerintah tdk ikut dalam aksi Cawe-cawe an sehingga pemerintah dalam hal ini presiden harus bersikap netral dalam hal pencapresan," ungkap Haris.
Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi dari Partai Ummat ini juga menuntut agar MK tetap pertahankan ritme pemilu proposional terbuka dan juga berharap agar seluruh elemen unsur masyarakat, pemerintah dan juga unsur aparat keamanan TNI dan Polri agar tetap menjaga kondusifitas keamanan jalannya proses pemilu 2024.
"Kemudian kita juga menuntut agar MK nantinya tetap mempertahankan kan ritme pemilu secara proporsional terbuka, Agar tdk mencederai sistem demokrasi pemilu kita yang dulunya juga MK lah yang mengabulkan sistem pemilu proporsional terbuka, dan Akhirnya kami juga menuntut agar semua unsur elemen masyarakat, pemerintah dan unsur keamanan polri dan TNI agar menjaga kondusifitas keamanan agar perjalanan pemilu ini bisa berjalan jujur, adil dan damai," jelas Haris.
Pantauan wartawan di lokasi aksi, setelah menyampaikan aspirasinya dan dikawal dalam pengawasan kepolisian, akhirnya ribuan massa tersebut membubarkan diri dengan tertib. (son)
Tidak ada komentar:
Write Berikan komentar anda